Home » Berita Utama » Empat Kabupaten Belum Terintegrasi
Empat Kabupaten Belum Terintegrasi
Beginilah kondisi objek wisata, Pulau Dua di Desa Kampangar, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, belum lama ini. Hingga saat ini empat wilayah di Timur Sulawesi Tengah masih berjalan sendiri dalam mendongkrak sektor pariwisata.

Empat Kabupaten Belum Terintegrasi

LUWUK—Berbagai permasalahan mendera empat kabupaten di wilayah timur Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pembenahan sektor pariwisata. Mulai dari belum terintegrasinya rute wisatawan hingga soal anggaran. Padahal, dengan jumlah objek yang cukup banyak sekaligus mempesona, bisa menjadi daya tarik bagi para pelancong.
“Harusnya begitu (pariwisata terintegrasi). Kelihatannya kita masing-masing.  Konsep terintegrasi belum terlihat,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tojo Una-una, M. Kasim Muslaeni saat dihubungi, Jumat (30/9).
Menurut Kasim, jika konsep terintegrasi diterapkan, wisatawan ketika masa berliburnya berakhir di Tojo Una-una, bisa diarahkan menuju ke Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, atau Banggai Laut. “Kita bagi waktu. Jangan sampai tumpang tindih,” terangnya.
Kasim juga tak menampik jika moda transportasi ikut menghambat laju pertumbuhan pariwisata. Contohnya, dari DKI Jakarta masih membutuhkan waktu 5 hari untuk tiba di Kepulauan Togean atau pun di lokasi tujuan wisata lainnya. “ Waktu lebih banyak terbuang di perjalanan,” urainya.
Di bagian lain, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, menyatakan, Kota Luwuk bakal menjadi meeting dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai daerah tujuan destinasi wisata tingkat nasional. “Tentunya kita bersyukur Kabupaten Banggai juga sudah masuk di peta dunia karena adanya tiga perusahaan  besar,” katan Mustar saat grand opening Food Complex, Sabtu malam (1/10).
Lebih lanjut Mustar menjelaskan, Bupati Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-una telah diundang Kementerian BUMN untuk pengembangan wisata bahari yang terkoneksi. “Tentunya ini bagian dari membuka keterisolasian kita, pasti kunjungan destinasi meningkat di Luwuk,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Taufik Bidulah, menilai peran sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Banggai secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya mereka yang berada di area atau lokasi pariwisata. Selain itu, juga akan mendorong pembangunan perhotelan yang ujung-ujungnya membuka peluang kerja, serta mendorong pembangunan daerah.
Dengan memanfaatkan sektor pariwisata yang ada, lanjut Taufik, masyarakat setempat bisa memfasilitasi pengunjung yang ada dengan rumah tinggal, di mana hal itu bisa menambah atau mendorong pendapatan masyarakat. “Berbicara pariwisata, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Namun, hal itu harus didorong dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah,” tutur mantan Dekan Fakultas Ekonomi itu, Senin (3/10).
Menurut Taufik, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai harus lebih dimaksimalkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas, hingga promosi yang menarik perhatian wisatawan domestik dan manca negara untuk berkunjung. Selain itu, kondisi jalan yang nyaman bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata turut menjadi salah satu fasilitas pendukung yang harus disediakan.
“Salah satu contoh, pendapatan daerah terbesar di Bali itu adalah dari sektor pariwisata. Nah, di Kabupaten Banggai, menjadi peran pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada, seperti di Pulau Dua, Kilo Lima, Salodik, dan sebagainya,” ungkap Wakil Rektor II Untika Luwuk itu.
Wisata Sejarah Minim
Perhatian Pemerintah
Sementara itu, dari Kabupaten Banggai Laut dilaporkan, Himpunan Pemuda Peduli Adat Banggai (Mandapelang) belum lama ini melakukan ekspedisi khusus, menyasar daerah-daerah situs warisan purbakala. Hanya saja, upaya-upaya itu belum disambut pemerintah daerah.
Penjelajah Mandapelang, Mohamad  Iqrawan Bidu menjelaskan, penelusuran yang dilakukan timnya, ditemukan berbagai jejak situs purbakala yang menegaskan keberadaan kerajaan Banggai tempo dulu. “Kita temukan Sarkofagus Batu. Diduga ini semacam tempat penyimpanan jenazah bangsawan Banggai tempo dulu. Ada juga makam tua tanpa tahun dan batu megalitik bergambar tapak tangan,” tutur Iqrawan, Sabtu (1/10).
Ekspedisi serupa sebenarnya telah pula dilakukan oleh pegiat budaya lainnya. Kelompok yang tergabung dalam Komunitas Lipu Pau Basal bahkan telah membukukan penemuan-penemuan mereka dalam suatu ensiklopedia khusus.
Salah satu pentolan komunitas, Agly Lapene, menjelaskan, kelompoknya secara berkala melakukan pencarian jejak-jejak kebudayaan lama yang belum sempat terdata oleh lembaga-lembaga pemerintah. “Beberapa situs sudah tertimbun tanah. Yang lain nyaris rusak. Kami berharap pemerintah bisa mengambil langkah cepat untuk penyelamatan situs,” kata Agly beberapa waktu lalu.
Sebenarnya, pemerintah Bangggai Laut telah beri sinyal positif terkait pengembangan adat dan budaya daerah ini. Pada berbagai kesempatan, wakil Bupati Tutty Hamid sering melontarkan keinginannya untuk menggelar simposium atau seminar tentang adat dan warisan budaya Bangggai serta usaha-usaha pelestariannya. Sayangnya, ide brilian tersebut belum juga terealisir hingga saat ini. “Kami siap bekerja sama. Jika penyelamatan situs ini bisa dilakukan, saya yakin ke depan pemerintah bisa promo perjalanan wisata sejarah,” tandas Agly.

Polemikan Anggaran
Di bagian lain, Ketua DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Muh Risal Arwie, menegaskan, pihaknya tak pernah berniat menganaktirikan salah satu instansi pemerintah. Adapun mengenai dana yang dialokasikan ke SKPD semua disesuaikan dengan kebutuhan prioritas di tengah keterbatasan anggaran daerah. Risal juga mengelak atas persepsi bahwa pemerintah daerah (pemda) tak memerdulikan kondisi pariwisata di Kabupaten Bangkep. Dia mengakui bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sumber potensi Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Sebelumnya, kepada Luwuk Post, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sartono, membeberkan, pemangkasan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebesar 80 persen hampir setiap tahunnya. Setiap kali pembahasan APBD di parlemen, kebutuhan Dinas Pariwisata jarang dianggap prioritas. “Padahal tujuan dari anggaran itu sendiri untuk meningkatkan PAD Bangkep,” kata Sartono. (ali/sbt/and/man)

About uman