Home » Berita Utama » Tim Eksekutif tak Intervensi Hukum
Tim Eksekutif tak Intervensi Hukum
Syaifuddin Muid

Tim Eksekutif tak Intervensi Hukum

LUWUK-Staf Ahli Bupati Banggai Syaifuddin Muid menegaskan, keterlibatan Pemda dalam membentuk tim menyikapi sengketa lahan di kawasan Tanjung Sari Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk tidak untuk mengintervensi hukum.
Masuknya Pemda Banggai dalam ranah itu untuk mengamankan aset Pemda, yang masuk dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara Pemda tidak pernah digugat atau ditarik sebagai tergugat dalam perkara tersebut. “Jadi ini pokok masalahnya,” kata Syaifuddin Muid kepada Luwuk Post, Kamis (29/9).
Sebagai pemerintah mewakili negara sambung Syaifuddin adalah wajib hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan atas putusan MA. Sementara warga kata dia, tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam perkara tersebut.
Untuk melakukan eksekusi atas putusan MA harus mengkaji amar putusan dalam putusan MA, apakah condematoir atau deklaratoir. Karena putusan yang bersifat condenmatoir adalah putusan yang mengandung tindakan hukum kepada diri tergugat. Pada umumnya putusan condenmatoir terwujud dalam perkara contentiosa.
Sedang perkara contentiosa yakni perkara yang pemeriksaannya berlangsung secara contradiktoir yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas audi alteram partem. “Tidak bisa putusan yang tidak melibatkan para pihak kemudian dipahami sebagai putusan condenmatoir,” jelas Pudin Muid.
Masih menurut Pudin, condenmatoir hanya terhadap dua bidang. Sedang yang luasannya 6 hektar itu deklaratoir. Artinya tidak dapat dieksekusi. “Itu penafsiran saya,” ucapnya.
Perlu diketahui sambungnya, diatas tanah yang akan dieksekusi terdapat pula putusan MA yang dipegang keluarga Datu Adam, dimana dalam proses gugat-menggugat gugatan ahli waris Saleem Albakar ditolak. “Jadi banyak hal yang perlu kajian mendalam sebelum dilaksanakan eksekusi,” kata Pudin.
Terhadap sertifikat tanah yang terbit setelah putusan MA, itu dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan prinsip bahwa putusan itu deklaratoir, sehingga penerbitan sertifikat setelah putusan MA itu difasilitasi oleh kuasa ahli waris Saleem Albakar.
“Aneh juga kalau tanah yang terbit sertifikat karena dijual  dan difasilitasi oleh ahli waris sebagai kuasa ahli waris Saleem Albakar serta hari ini tidak diakui juga dan selanjutnya menjadi obyek eksekusi. Saya kira ini juga menjadi kajian kita semua,” terangnya.
Pudin mengajak semua ahli hukum untuk duduk bersama dan kaji bersama dengan mengedapankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Jangan hanya karena alasan incrach, kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. “Incrach dalam pengertian saya hanya terhadap pihak yang berpekara dan tidak kepada pihak lain. Saya juga tidak tahu yang tidak paham ini siapa sebenarnya. Perlu meneliti sejarah tanah, bukti kepemilikn tanah, batas-batas tanah, proses perkara dan lainnya. Jangan hanya alasan PK incrach selesai semua. Perlu pertimbangan hukum tentang beziter, tentang hak tanggungan, tentang hukum tanah,” tutup Pudin. (yan)

About uman