Home » Berita Utama » Kepada Aleg, Kemenkeu Beri Sinyal Kembalikan DAU
Kepada Aleg, Kemenkeu Beri Sinyal Kembalikan DAU
Komisi III DPRD Banggai Saripudin Tjatjo dan Syafruddin Husain saat berkonsultasi dengan Kementrian Keuangan RI. Hasilnya pemerintah pusat memberi sinyal untuk mengembalikan DAU bulan Desember sebesar Rp39,5 miliar untuk daerah ini.

Kepada Aleg, Kemenkeu Beri Sinyal Kembalikan DAU

LUWUK-Pemerintah pusat memberi sinyal untuk mengembalikan sejumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya dipangkas sebesar Rp 158 miliar.
Informasi ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Banggai, Syafruddin Husain kepada sejumlah wartawan di kantor dewan, Kamis (29/9) kemarin. “Pemerintah pusat memberi sinyal DAU kita akan dikembalikan,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini usai berkonsultasi dengan Kemendagri serta Kementrian Keuangan RI di Jakarta.
Dijelaskannya, tidak semua DAU dikembalikan. Kedua Kementrian hanya akan mengalokasikan DAU untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp39,5 miliar. Dalam konsultasi itu sambung politisi yang akrab disapa Haji Udin ini, penekanan Kementrian mengutamakan penyelamatan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) serta penunjang pelayanan masyarakat. “Itu yang menjadi penekanan Kementrian pada kami,” kata Haji Udin.
Anggota Fraksi PAN/PKB ini belum dapat memastikan kapan pengembalian DAU itu. Tapi yang pasti sudah ada sinyal dari pemerintah pusat. “Ketentuannya harus ada regulasi. Dan aturan itu yang masih kita tunggu,” kata Haji Udin.
Terkait dengan hal ini DPRD Banggai berencana menggundang SKPD teknis untuk membahas rencana pengembalian DAU. “Kita akan berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Banggai, dalam rangka menseriusi sinyal pemerintah pusat itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ramli Tongko, yang sebelumnya dikonfirmasi, mengatakan, meskipun pemerintah pusat mengembalikan sebagian Dana Alokasi Umum yang sudah dipotong melalui PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tahun 2016, anggaran yang dikembalikan tak dapat dibelanjakan tahun ini.“(Kalaupun dikembalikan) hanya untuk 2017. Karena tidak ada dalam dokumen anggaran, jadi tidak ada pintu keluarnya. Harus masuk dalam pembahasan anggaran, kalau tidak bagaimana caranya keluar dan dibelanjakan,” paparnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan memasukkan KUA PPAS APBD P 2016 bulan Oktober nanti. Sementara jika Dana Alokasi Umum yang dipangkas sebagian dikembalikan pada bulan desember tak bisa lagi dimasukkan dalam dokumen anggaran. “KUA PPAS perubahan dibahas oktober, uangnya masuk desember. Kalau mau dibelanjakan berarti harus ada perubahan anggaran lagi pada bulan desember. Jadi biar pun dikembalikan tetap tidak bisa digunakan, karena sudah tidak teranggarkan belanjanya,” katanya.
Ia mengatakan, pemangkasan Dana Alokasi Umum sebagai akibat dari rendahnya realisasi anggaran ibarat pemerintah pusat yang meminjam uang ke daerah untuk mengatasi keuangan negara.   Pemda kata dia, hanya bisa menyesuaikan. Sejauh ini, pihaknya terus melakukan evaluasi mana program dan kegiatan yang harus dihilangkan untuk menggenapi pemangkasan anggaran sebesar Rp 158 miliar itu. “Kita terus berupaya memenuhi pemotongan Rp 158 miliar itu. Kalau ternyata tetap tidak bisa menyesuaikan, kita akan laporkan kepada Kemenkeu,” katanya menjawab soal rencana pemerintah daerah meminta keringanan pemotongan Dana Alokasi Umum karena hingga kini pemda baru bisa merasionalisasi program dan kegiatan senilai Rp 109 miliar dari Rp 158 miliar DAU yang dipangkas oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Pusat Siap
Lunasi DAU yang Tertunda
Dari Jakarta dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan akan melunasi DAU yang sebelumnya yang penyalurannya sempat ditunda.  “Kita akan lunasi dalam dua tahap. Pembayaran akan dilakukan pada Desember 2016, dan tahap kedua pada Januari 2016,” ucap Sri Mulyani saat berbicara dihadapan para Bupati  dalam acara  Apkasi Ministerial Forum  di  Jakarta, Selasa (27/9).
Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas pengertian dari para Bupati yang daerahnya terkena penundaan pembayaran DAU. “Ini terpaksa harus dilakukan karena penerimaan perpajakan kita ada permasalahan,” katanya.
Menkeu menyebut bahwa DAU yang ditunda mencapai Rp 19,7 triliun. Itu bagian dari pemangkasan anggaran dalam APBNP 2016 yang mencapai Rp 208 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan defisit anggaran karena mesorotnya penerimaan pajak sehingga defisit tidak melebihi  3 % sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.(yan/ris/nas/JPG)

About uman