Home » Berita Utama » Mustapa Bilang Staf Ahli Bupati Gagal Paham
Mustapa Bilang Staf Ahli Bupati Gagal Paham
Mustapa Patiwael

Mustapa Bilang Staf Ahli Bupati Gagal Paham

LUWUK-Kuasa hukum ahli waris Berkah Albakar, Mustapa Patiwael,  menilai staf ahli Bupati Banggai Bidang Hukum dan Politik, Syaifuddin Muid gagal paham dalam memaknai landasan hukum pelaksanaan eksekusi lahan seluas 6,4 hektar di Tanjung, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk.
Menurut dia, tidak ada aturan yang membolehkan sertifikat bisa diterbitkan diatas lahan yang mempunyai putusan PK berkekuatan hukum tetap (inkrah). “Jadi jangan menebar opini yang tidak benar, karena bisa menyesatkan masyarakat,” katanya, Rabu (28/9).
Sertifikat yang terbit diatas tanah yang sudah mempunyai putusan inkrah dan belum dieksekusi sesuai amar putusan Mahkamah Agung (MA), maka secara otomatis surat hak milik (SHM) atau apapun bentuknya, akan batal demi hukum. “Kesalahan sekarang ini adalah, ada beberapa oknum dengan berani mengeluarkan sertifikat. Maka mereka yang melakukan itu, harus bertanggung jawab secara pidana,” tegasnya.
Mengenai dua bidang tanah, kata dia, Syaipuddin dianggap keliru memahami isi putusan. Atau mungkin kurang paham tentang deklaratoir dan komdenmatoir. “Makanya harus dibaca secara baik-baik putusan itu, sebelum berkometar agar tidak menyesatkan publik dengan opini yang seolah-olah benar,” ujarnya.
Mustapa menyatakan, SHM dilindungi hukum, namun jika diterbitkan dengan cara yang salah, maka tidak bisa dilindungi. Apalagi mau dibentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan lahan Tanjung. “Apa yang mau diselesaikan. Persoalan hukumnya sudah tuntas, dengan adanya putusan PK inkrah,” tandasnya.
Ia menduga, opini ini sengaja dibentuk untuk menghalangi eksekusi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena sudah jelas melanggar hukum. Parahnya lagi dilakukan oleh elit-elit pemerintahan. “Sangat disayangkan. Pernyataan Syaipuddin yang mewakili pemerintah daerah (pemda) itu sesat dan terkesan membodoh-bodohi masyarakat. Nanti kita lihat, operasional tim terpadu pasti menggunakan uang daerah. Ini sengaja dilakukan agar bisa meraup keuntungan. Dan pemda jadikan eksekusi Tanjung layaknya proyek,” beber Mustapa seraya menyatakan, oknum-oknum tertentu sudah telalu jauh mencampuri masalah hukum yang notabene adalah hukum privat dan dilindungi undang-undang.
Terkait rencana pemda mengajukan gugatan dengan alasan memiliki bukti baru atas kepemilikan lahan Tanjung,  Mustapa menanggapinya dengan santai. Kata dia, bukti baru (novum) itu hanya dibutuhkan untuk upaya hukum PK. Sementara dalam pelaksanaan eksekusi Tanjung, jelas-jelas sudah mengantongi putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa.
“Biarkan publik yang menilainya, dan biarlah peradilan yang menjawabnya. Jika pemda mau mengajukan gugatannya, saya sebagai kuasa hukum ahli waris 1.000 persen akan meladeninya,” tegas Mustapa.
Lantas ada berapa lahan pemda di lokasi rencana eksekusi?  Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, Lesmana Kulab, mengakui, pemerintah Kabupaten Banggai memiliki aset tanah di kompleks Tanjung Kelurahan Karaton. Kata dia, ada tiga titik lahan milik pemerintah daerah. Yakni, lahan dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lahan dan kantor Kelurahan Karaton serta lahan dan perumahan pegawai kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kata dia, semua lahan tersebut merupakan milik pemerintah daerah karena memiliki alas hak, baik sertifikat maupun bukti kepemilikan lainnya.“Lahan Kantor Lurah Karaton ada sertifikatnya. Sementara lahan untuk Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pernah bersengketa tahun 2003 dengan ahli waris HK Usman. Tapi sudah diselesaikan di Pengadilan. Dimana diterbitkan akta perdamaian  atas dasar penyelesaian ganti rugi. Dan ganti rugi sudah diberikan kepada ahli waris, HK Usman,” ungkapnya.
Maman-sapaan akrabnya-mengatakan, tidak ada aset pemerintah daerah lainnya di daerah itu. Kecuali jalan raya. “Jalan raya itu masuk dalam aset pemerintah daerah,” katanya.
Ia enggan menanggapi rencana eksekusi lahan karena masalah itu sudah masuk ranah hukum. Apalagi pemerintah daerah melalui staf ahli bupati sementara melakukan upaya hukum. Dimana pihaknya mensupport dengan memberikan data yang diperlukan. “Saya merasa ada yang janggal. Kenapa dulu pemda tidak menjadi tergugat juga. Kalau memang lokasi yang disengketakan termasuk lahan pemda,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan eks lahan TMP di lokasi Tanjung, Ia mengatakan, lahan tersebut belum bisa dikatakan sebagai milik pemerintah daerah karena masih dalam status sengketa. Sementara pemerintah daerah tidak punya alas hak apapun di atas lahan eks TMP itu. ”Saya sudah bermohon kepada lurah dan camat. Tapi, tidak ada berani mengeluarkan alas hak, karena memang ada yang mengklaim sebagai lahannya,” katanya.
Jika pengklaim lahan itu merasa lahan tersebut miliknya Ia berharap mereka menempuh jalur hukum. “Kalau ada yang merasa memiliki lahan itu silahkan tempuh jalur hukum. Saat ini pemda dan pengklaim mengklaim lahan eks TMP sama sama mengklaim lahan itu,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD meminta agar tim bentukan eksekutif terkait lahan sengketa di kawasan Tanjung Sari Kelurahan Karaton jelas dan terarah. Jangan malah bikin runyam masalah.
Karena itu, Sekretaris Komisi I DPRD Banggai, Bachtiar Pasman, menyarankan sebaiknya pemda tidak perlu dibuat tim, akan tetapi cukup berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pengadilan dan kepolisian.
Menurut Bahtiar, pemda hanya akan menciptakan masalah jika tim yang dibentuk membahas tentang asal usul dari tanah tersebut, mengingat lokasi dari tempat bangunan pemda dimaksud bukan dibeli dari pemohon eksekusi. Ketika ini terjadi maka terdapat dua kepentingan. Pertama, pemilik lokasi pemohon eksekusi akan tetap bertahan pada bukti kepemilikan yang ada. Sedang kedua dari pihak pemda juga akan bertahan pada kepemilikan yang ada, dengan dasar adanya bangunan milik pemda serta ada yang bersartifikat dan bukan dibeli dari pemohon eksekusi. Sementara dilain sisi keputusan pengadilan untuk dilakukan eksekusi tetap dilaksanakan, karena itu perintah undang-undang.(awi/ris/yan)

About uman