Home » Berita Utama » Mustapa Dituding Tak Paham Hukum Agraria
Mustapa Dituding Tak Paham Hukum Agraria
Syaipuddin Muid

Mustapa Dituding Tak Paham Hukum Agraria

LUWUK– Staf Ahli Bupati Banggai Bidang Hukum dan Politik, Syaipuddin Muid menuding Mustapa Patiwael, kuasa hukum ahli waris Berkah Albakar, tak paham hukum agraria. “Mustapa mengatakan dengan putusan MA, maka sertifikat hak milik yang ada di lokasi menjadi batal demi hukum. Ini pernyataan yang sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahamannya tentang hukum agraria,” kata Syaipuddin kepada Luwuk Post, Senin (26/9).
Pudin-sapaan akrabnya- menjelaskan, sertifikat hak milik tidak dapat dibatalkan oleh putusan yang bersifat deklaratoir. Sertifikat hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau inkrah, yang dalam amarnya secara jelas mencantumkan nomor sertifikat yang dibatalkan.
Di sisi lain, kata Pudin, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi hanya terhadap pada dua bidang yang menjadi obyek sengketa. Sedangkan yang diluar dua bidang itu putusan MA adalah bersifat deklaratoir yang artinya tidak dapat dilaksanakan eksekusi.
Apalagi sambung Pudin, lokasi yang akan dieksekusi terdapat sertifikat hak milik, yang tentu saja tidak boleh dieksekusi. “Sertifikat hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Artinya sertifikat hanya dapat dibatalkan apabila digugat melalui pengadilan,” ujarnya.

SK TIM
Ia juga memertegas rencana pembentukan tim yang terdiri dari eksekutif dan legislatif bertalian dengan sengketa lahan di Tanjung Sari Kelurahan Karaton. “SK nya dalam waktu dekat segera ditandatangani Bupati Banggai,” kata Pudin Muid.
Peran tim itu akan melakukan kajian tentang tanah yang akan dieksekusi. Tim yang dibentuk adalah tim terpadu antara instansi terkait. Tupoksi lain tim tersebut adalah mengantisipasi adanya dampak sosial dan kemanusiaan terhadap 343 kepala keluarga atau 1.411 jiwa yang menempati lahan tersebut. “Itu juga menjadi bahan kajian tim,” jelasnnya.
Rencana pembentukan tim terpadu, ditanggapi Sekretaris Komisi I DPRD Banggai, Bachtiar Pasman. Politisi PKB ini berpendapat, kalaupun tim yang dibentuk oleh Pemda dalam rangka mengajukan gugatan kepada ahli waris yang sudah memasukkan bangunan Pemda dalam pelaksanaan eksekusi, maka itu sudah tepat. Apalagi ada bukti-bukti baru yang dipunyai Pemda. “Saya sangat mendukung pembentukan tim ini,” jelas Om Tiar sapaan Bachtiar Pasman. (yan)

About uman