Home » Berita Utama » 4 Oktober Komisi II DPR RI Undang Gubernur Sulteng
4 Oktober Komisi II DPR RI Undang Gubernur Sulteng
Basri Sono

4 Oktober Komisi II DPR RI Undang Gubernur Sulteng

LUWUK—Rencana pembentukan provinsi Sulawesi Timur terus berproses di Jakarta.  Tiga hari terakhir atau tepatnya Jumat (23/9), Senin (26/9) hingga Selasa (27/9) hari ini, Dirjen Otda Kemendagri tengah menverifikasi dokumen persyaratan pembentukan calon provinsi Sulawesi Timur. Bahkan, Komisi II DPR-RI mengagendakan pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan bupati di enam kabupaten cakupan wilayah Sultim pada tanggal 4 Oktober nanti. Hal ini dikatakan Korwil FP3 Sultim, Basri Sono, Senin (26/9). “Empat Oktober nanti Komisi II mengagendakan pertemuan dengan Gubernur dan enam bupati di wilayah cakupan Sultim,” katanya.
Menurut Basri, pertemuan tersebut merupakan respons Komisi II DPR RI terhadap surat Gubernur Sulteng tanggal 13 September lalu. Dimana Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 126/614/RD/ADN OTDA mengusulkan Pembentukan Calon Provinsi Sulawesi Timur, kepada Presiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI. Melalui surat itu pemerintah provinsi Sulteng menyatakan menyetujui dan mendukung pembentukan calon provinsi Sulawesi Timur. “Melalui surat itu Pemprov mengajukan permohonan agar Menteri Dalam Negeri RI berkenan melakukan penilaian lebih lanjut berkaitan dengan persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf f peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2017 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah,” kata Basri.
Sebagai bahan penilaian dan pertimbangan, kata dia, dilampirkan kajian, peta wilayah calon provinsi Sulawesi Timur, Keputusan DPRD Kabupaten dan Keputusan bupati di enam kabupaten cakupan calon provinsi Sulawesi Timur, keputusan DPRD provinsi dan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.

BENTUK POKJA JAKARTA
Sementara itu, terkait dengan SK Dewan Pimpinan Harian FP3 Sultim Nomor 3 / Korwil/ FP3 ST/IX.2016 tentang pembentukan tim kerja khusus, Basri mengatakan, SK tersebut hanya membentuk tim kerja khusus FP3 Sultim di Jakarta dan bukan menghapus Tim Pergerakan Masyarakat Sulawesi Timur Bersatu (TPMSTB) yang dipimpin Hasrin Rahim. “SK itu hanya menggantikan Pokja Jakarta yang dulunya dipimpin oleh Pak Irianto Malingong. Jadi bukan menghapus Tim nya Pak Hasrin Rahim yang sudah ada akta notarisnya,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Banggai itu merasa perlu menegaskan hal itu agar tidak berkembang wacana seakan akan FP3 Sultim membekukan tim bentukan Hasrin Rahim.“Tidak seperti itu. Pak Hasrin sendiri diposisikan sebagai Sekretaris dalam Pokja Jakarta itu, dan pembentukannya pun sepengetahuan Pak Hasrin,” tegasnya.
Ia berharap tim kerja khusus FP3 Sultim di Jakarta itu, proses pembentukan provinsi Sulawesi Timur di Jakarta akan semakin optimal. (ris)

About uman