Home » Berita Utama » Pernyataan Anggota DPRD Dinilai Sesat
Pernyataan Anggota DPRD Dinilai Sesat
Mustapa Patiwael

Pernyataan Anggota DPRD Dinilai Sesat

LUWUK – Eksekusi atas lahan milik Berkah Albakar di Tanjung, Kelurahan Karaton jangan dibuatkan opini yang menyesatkan. Demikian ditegaskan Kuasa Hukum Ahli Waris, Mustapa Patiwael, Minggu (25/9) menyikapi opini seorang oknum Aleg DPRD Banggai.
Menurut Mustafa, pernyataan tersebut seolah benar adanya, padahal sangat menyesatkan dan memutarbalikkan fakta. “Marilah memberikan opini yang bersifat edukasi. Aleg yang paham hukum kok bisa beropini seperti itu. Menyampaikan asaz hukum yang bukan pada tempatnya dan sangat tidak relevan dengan posisi kasus,” tegas Kuasa Hukum Ahli Waris, Mustapa Patiwael, Minggu (25/9).
Dikatakan, Aleg tersebut menyatakan, “Orang yang tidak digugat kok bisa dieksekusi?” Asaz ini memang benar dalam hukum, tetapi dalam  kasus ini tidak bisa ditempatkan, karena ketika putusan kasasi sudah dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, maka seluruh objek yang berada dalam gugatan menjadi milik pemenangnya.
“Bagi mereka yang memiliki hak kepemilikan dalam objek tersebut menjdi batal dengan sendirinya. Artinya semua sertifikat yang ada batal demi hukum,” terangnya.
Namun kata dia, bagi mereka yang merasa dirugikan dapat menempuh hukum lain berupa gugatan baru. Hanya saja sangat disayangkan, kenapa tidak melakukan upaya hukum tersebut sebelum menempuh jalur Peninjauan Kembali (PK). “Nah sekarang posisi kasus sudah memiliki putusan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa. Kita sebagai orang hukum tahu bahwa putusan PK inkrach adalah upaya hukum yang terakhir dan tidak ada lagi upaya hukum diatasnya,” tandasnya.
Mustapa menegaskan,  jika putusan PK  inkracht masih bisa ‘diobok-obok’, mending bubarkan saja peradilan di negeri ini, karena tidak ada artinya melakukan upaya mencari keadilan melalui lembaga peradilan. “Kami sebagai kuasa hukum sangat menyayangkan ada anggota DPRD membuat opini publik yang kami duga adalah upaya untuk menghalangi eksekusi,” katanya.
Ironisnya, pernyataan itu itu disampaikan atas nama lembaga DPRD. Sangat disayangkan anggota DPRD terlalu jauh masuk dan ingin mencampuri urusan hukum privat. “Dia (anggota DPRD-red) tanpa sadar telah keluar dan melampaui tugas dan fungsi legislatif. Padahal tupoksi masing-masing lembaga telah diatur jelas melalui regulasi,” jelas Mustapa.
Ia bersama ahli waris sejak awal sudah membuka ruang komunikasi dan negosiasi, tapi kenapa tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tapi kali ini kata dia, pihaknya masih mau memberikan ruang sebagai bentuk rasa kemanusiaan. “Pada prinsipnya, jika memang masih tetap ada oknum-oknum yang ingin bermain dalam persoalan ini, maka dengan tegas kami minta agar aparat dapat bertindak tegas,” tegasnya.
Ia menyatakan, hukum tidak boleh dipermainkan dengan kepentingan-kepentingan yang justru melawan hukum, jangan mempertontonkan pergerakan melawan hukum, dengan tidak menghormati perintah undang-undang. Masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan ulah beberapa oknum yang ingin mencari keuntungan, padahal uleh mereka justru merugikan masyarakat sendiri. Sebab, pada akhirnya eksekusi itu tetap dilaksanakan.
“Saya menduga ada banyak sertifikat yg dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan, sehingga ada oknum yang takut. Sebab, mereka pasti akan berurusan dengan pidana,” ungkapnya.
Mustapa meyakini, masyarakat akan melaporkan persoalan tersebut, jika nantinya mereka akan kehilangan objek tanah atas pelaksanaan eksekusi. “Oknum tersebut dengan berani menerbitkan sertifikat, padahal di atas tanah yang memiliki putusan inkracht,” tuturnya.(awi)

About uman