Home » Politik » Proyeksi APBD tak Realistis
Proyeksi APBD tak Realistis
Anggota Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulab saat memberikan pendadapat pada rancangan makro RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, Rabu (21/9). Legislatif meminta agar proyeksi APBD dikoreksi lagi sebelum diparipurnakan.

Proyeksi APBD tak Realistis

LUWUK – Target anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masa pemerintahan Herwin Yatim-Mustar Labolo hingga 2021 dianggap tidak realistis. Eksekutif diminta menghitung kembali dengan cermat proyeksi sumber pendapatan.
Anggota Komisi I DPRD Banggai, Irwanto Kulab menyebutkan, pada masa pemerintahan mantan Bupati Sofhian Mile saja, APBD yang ditargetkan dari Rp 800 miliar pada tahun 2011, hingga tahun 2016 hanya mencapai Rp 1,7 triliun. Padahal, ditargetkan menembus Rp 2 triliun. Nah, di zaman pemerintahan Herwin Yatim APBD hingga 2021 diproyeksikan hingga Rp 5,4 triliun. “Sofhian Mile saja tidak bisa tembus,”  papar Irwanto saat rapat rancangan makro RPJMD, Rabu (21/9).
Salah satu pendongkrak proyeksi di rezim kali ini, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Diproyeksikan hingga tahun 2021 menyentuh Rp 1,6 triliun dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 327 miliar.  “Tidak ada daerah di Indonesia yang bisa dapatkan DAK sampai Rp 1 trilun lebih,” urai politikus Golkar itu.
Soal Dana Alokasi Umum (DAU), itu juga dianggap muluk-muluk. Bagaimana tidak, hingga 2021 diproyeksikan mencapai Rp 1,4 trilun dari Rp 874 miliar pada tahun ini. Menurut Irwanto, DAU bisa bertambah jika ada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara besar-besaran. Sementara, Kabupaten Banggai kini masih berstatus moratorium. “Kalau ASN bertambah 2.000 hingga 3.000 baru bisa,” bebernya.
Selain itu, proyeksi APBD pada rancangan RPJMD makin tidak realistis karena tak melihat perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga berimbas pada  pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer. “Bagaimana mereka bisa mendapatkan target sementara ada Undang-Undang nomor 28 yang menjelaskan bahwa sebagian besar pendapat PAD sudah ditarik seperti kehutanan dan pertambangan,” terangnya.
Irwanto menambahkan, jika rancangan RPJMD tak dikoreksi bisa menyiksa kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai dalam menggenjot fiskal. “Yang terakhir ini menyiksa SKPD,” katanya. (ali)

About uman