Home » Berita Utama » Polisi Dituding Hambat Eksekusi
Polisi Dituding Hambat Eksekusi
Ketua Bidang Humas PERADI, Zul Armain Aziz SH (jaket cokelat), saat berbincang dengan rekannya di kantor Advokat, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Rabu (21/9). Ia berencana melaporkan Polda Sulteng dan Polres Banggai ke Mabes Polri Jakarta, karena menghambat eksekusi di lahan Tanjung, Kelurahan Karaton.

Polisi Dituding Hambat Eksekusi

LUWUK-Perintah Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi kepada Kapolres Banggai agar menunda eksekusi pada objek sengketa seluas 6,4 hektar di Tanjung, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, bakal berbuntut panjang. Kuasa hukum ahli waris bakal melaporkan Polda Sulteng dan Polres Banggai ke Mabes Polri di Jakarta, karena dianggap menghambat eksekusi yang merupakan perintah undang-undang (UU).
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Zul Armain Aziz SH, menyatakan, tak ada gunanya polisi menjadi penegak hukum, jika tidak bisa mengamankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). “Yang dihormati itu putusan pengadilan. Saya sangat kecewa dengan sikap kepolisian (Polres Banggai_red) karena tidak bisa mengamankan putusan Negara. Mau jadi apa hukum ini, kalau sikap kepolisian seperti ini,” tandasnya, Rabu (21/9) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan koran ini.
Mantan Kuasa Hukum Komjen Pol Susno Duadji ini menyatakan, ahli waris Berkah Albakar sudah mengalami kerugian akibat tertundanya pelaksanaan eksekusi. Eksekusi yang ditunda pada Selasa (20/9) lalu, juga membuat keluarga ahli waris kecewa dengan penegak hukum.  Utamanya kepolisian sebagai pengaman eksekusi. “Saya akan gugat kepolisian, jika tidak mengamankan eksekusi. Apalagi dengan alasan yang tidak rasional,” tegas Zul Armain.
Dikatakan, pengadilan bisa saja melakukan eksekusi tanpa kepolisian. Tapi, sesuai prosedur yang berlaku, harus melibatkan polisi untuk pengamanan. Namun, jika ahli waris ngotot agar lahan tersebut diambil, maka bisa menggunakan pengamanan swakarsa.“Kalau pengamanannya swakarsa, maka yang bertanggung jawab adalah kepolisian. Hal itu bisa dilakukan karena kepolisian tidak mau mengamankan eksekusi,” tuturnya.
Zul Armain menegaskan, kepolisian sudah melecehkan Pengadilan sebagai institusi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan eksekusi. Pasalnya, yang bisa menunda dan menggagalkan eksekusi itu adalah pengadilan, bukan kepolisian. Namun yang terjadi di Luwuk, kepolisian seakan menjadi pemegang kendali dalam eksekusi seluas 6,4 hektar tersebut. “Pengadilan sudah dilecehkan. Institusi penegak hukum harus bertanggung jawab, jika keluarga ahli waris sudah tidak percaya lagi dengan hukum di Indonesia dan kemudian menggunakan hukum rimba. Selama berpuluh puluh tahun saya menjadi pengacara, baru kali ini saya melihat kepolisian yang mengatur jadwal eksekusi,” paparnya.
Ia juga merasa keberatan dengan pernyataan Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi, tentang penundaan eksekusi Tanjung. Kata dia, pernyataan Kapolda dipaksakan alias prematur. “Kok bisa seorang Kapolda bicara kaya gitu. Polri mau cari untung apa? Kapolda harus jelaskan ke publik. Untung materi atau apa? Saya akan bawa koran ini (Luwuk Post_red) ke Jakarta,” tegas Zul Armain.
Penyataan Kapolda, kata dia, sudah melecehkan Negara. Sebab, eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang inkrah. “Apapun yang terjadi, pengadilan harus melakukan eksekusi. Dan kepolisian wajib mengamankan,” terangnya.
Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Luwuk, Sudirman SH, tidak mau menanggapi serius soal pernyataan Kapolda Sulteng. Kata dia, pihaknya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam UU.
Untuk eksekusi Tanjung, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Banggai untuk mengamankan eksekusi. Sebab, eksekusi adalah proses penegakan hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan MA. “Eksekusi belum ada perubahan. Kami akan lakukan besok (hari ini_red). Tapi nanti kami lihat perkembangan yang terjadi,” bebernya.
Bagaimana dengan eksekusi tanpa pengamanan kepolisian? ”Pada prinsipnya, kami akan lakukan koordinasi, karena ini proses penegakan hukum. Semoga eksekusi ini dapat berjalan dengan baik dan aman,” harap Sudirman.(awi)

About uman