Home » Metro Luwuk » PN Luwuk Dituding Abaikan Keputusan Negara
PN Luwuk Dituding Abaikan Keputusan Negara
Rusdin Datu Adam

PN Luwuk Dituding Abaikan Keputusan Negara

LUWUK– Rusdin Datu Adam yang pada sengketa lahan Tanjung Sari Kelurahan Karaton sebagai pihak penggugat derden verzet memberi penilaian tak sedap buat Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, apabila eksekusi lahan tetap dilakukan. “PN Luwuk mengabaikan, bahkan melabrak keputusan negara ketika eksekusi lahan Tanjung Sari tetap dilakukan,” kata Rusdin kepada Luwuk Post, tadi malam.
Ada beberapa keputusan negara yang diabaikan PN. Dan itu dirincikan Rusdin. Pertama, putusan Mahkamah Agung RI nomor 2031.K/Sip//1980 tanggal 23 Desember 1981, yang amar putusannya menolak Kasasi dari Achmad Bin Saleh Bakar, orang tua dari Berkah Al Bakar dalam perkara perdata melawan Siti Hamang Aisyah Datu Adam.
Kedua, fatwa Mahkamah Agung nomor 258/PAN/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 tentang  dua putusan yang kedua-duanya telah mempunyai keputusan hukum tetap, yang intinya menganulir Putusan Mahkamah Agung RI nomor 235.K/Sip /1997 tanggal 2 Juni 1999 dan Putusan PK No 655.PK/Pdt/2000 tanggal 13 Oktober 2003 yang dijadikan dasar  permohonan eksekusi ahli waris dari Berkah Al Bakar.
Keputusan negara lain yang diabaikan sambung Rusdin yakni surat Ketua PN Luwuk (Sudar, SH. M.Hum) nomor W21-U3/85/HT.04.05/I/2012 yang disampaikan kepada Basir Nursin dan H. Rusdin K. Datu Adam dengan maksud memperjelas putusan Mahkamah Agung RI nomor 2031.K.Sip/1980 tanggal 23 Desember 1981. “Yang artinya Kasasi dari Achmad bin Saleh Bakar orang tua dari Ny Berkah Al Bakar ditolak seluruhnya.
Begitu juga dengan surat perintah eksekusi Pengadilan Tinggi (PT) Palu nomor W21-U/133/HT.01.10/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal eksekusi dua bidang tanah  ukuran masing-masing panjang 26,50 meter dan Lebar 22 meter serta ukuran 13,35 meter dan lebar 6,70 meter. “Adapun lokasi kedua bidang tanah tersebut berada di tengah-tengah putusan Mahkamah Agung RI nomor 2031.K/Sip/1980 tanggal 23 Desember 1981.
Rusdin mempertegas, perlu diketahui bahwa peninjauan kembali (PK) oleh Hadin Lalusu dan Husen T telah menggunakan bukti orang lain (Novum), yakni putusan Mahkamah Agung RI nomor 2031.K/Sip/1980 tanggal 23 Desember 1981. Dengan begitu, ditolak oleh MA RI.
Masih penuturan Rusdin, berdasarkan surat perintah PT Palu bahwa obyek eksekusi hanya dua bidang tanah. Anehnya berubah menjadi 6,4 hektar. Dan pada obyek eksekusi, terdapat bangunan negara yang perlu dilindungi negara. Begitu pula masyarakat yang memiliki putusan negara dalam hal ini sertifikat dan tidak pernah berperkara, itu yang harus dilindungi oleh negara.
Apabila penegakkan hukum benar-benar membaca dan mendalami putusan yang dikeluarkan MA RI tahun 1981 dan fatawa MA tahun 2008 serta surat Ketua PN Luwuk tahun 2012 maka Rusdin yakin permohonan eksekusi dari ahli waris Berkah Al Bakar tidak akan diterima atau ditolak PN Luwuk. (yan)

About uman