Home » Politik » Perda Nomor 4 Bakal Dievaluasi
Perda Nomor 4 Bakal Dievaluasi
Anggota Pansus BUMD saat rapat dengar pendapat bersama direksi PT Banggai Sejahtera dan perwakilan Pemda Banggai, Senin (19/9).

Perda Nomor 4 Bakal Dievaluasi

LUWUK-Kekacauan yang terjadi di badan usaha milik daerah (BUMD) PT Banggai Sejahtera ternyata sudah terjadi sejak lama. Sebab, selain adanya dana hibah yang tak diketahui anggota DPRD Banggai, sejumlah pasal dalam Perda Nomor 4 tentang Pendirian BUMD juga dianggap ganjil. Syafruddin Husain, anggota Komisi 3 dalam rapat pansus mengungkapkan keganjilan itu terlihat dalam beberapa pasal, dimana ayat yang satu dengan ayat lainnya tumpang tindih dan terkesan menguntungkan oknum tertentu.
Syafruddin mencontohkan dalam pasal 1 ayat 17 disebutkan anggaran dasar adalah anggaran dasar PT Banggai Sejahtera yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya. Kemudian, pasal 2 ayat 4 berbunyi untuk pertama kali anggaran dasar PT Banggai Sejahtera di buat oleh bupati. Dalam pasal ini, sejumlah aleg mengaku kecolongan, sebab sepengetahuan mereka ayat itu tidak ada dalam pembahasan pansus pembuatan perda BUMD.
Lalu pada pasal 47 ayat 3 disebutkan  bupati menetapkan anggaran dasar untuk pertama kalinya. Ayat 4 berbunyi penetapan dan perubahan atas anggaran dasar dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan di pasal 5 dikatakan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam RUPS.
“Ini saya lihat sudah ada tumpang tindih pasal, dan kalau tidak dirubah ini yang akan menjadi cela untuk menguntungkan oknum tertentu,” paparnya, Senin (19/9).
Seluruh anggota Pansus BUMD sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perda nomor 4 tentang BUMD PT Banggai Sejahtera. Sementara itu, Mujiono, kabag Hukum Setda Banggai mengatakan perda nomor 4 terdapat banyak kelemahan yang harus diperjelas, terutama soal penyertaan modal pemda. “Yang saya lihat ini memang perda nomor 4 dari pasal 1 sampai pasal 4 tidak jelas karena mekanisme penyertaan modal tidak dijelaskan,” kata Mujiono.
Ketua Pansus BUMD, Saripudin Tjatjo mengatakan perubahan perda memang perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerja PT Banggai Sejahtera. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja manajemen juga harus dilakukan untuk mengembalikan tujuan pendirian BUMD itu. Sebab, perusahaan itu juga dibutuhkan untuk dapat mengelola jatah gas daerah ke depan. Ia juga sempat menegur kabag Hukum atas pernyataan perda kurang jelas. “Tapi kalau bapak bilang perda ini lemah kenapa tidak dikoreksi sejak awal. Karena dalam pembuatan perda juga ada dari eksekutif. Tapi nanti kita ubah juga, sehingga ada yang ditambahkan atau dikurangi,” tuturnya.(van)

About uman