Home » Politik » Serapan Anggaran Rendah Bukan Kesalahan Bupati
Serapan Anggaran Rendah Bukan Kesalahan Bupati
Irwanto Kulap

Serapan Anggaran Rendah Bukan Kesalahan Bupati

LUWUK-Terpangkasnya anggaran dana alokasi umum (DAU) dari Kementerian Keuangan RI merupakan wujud dari kelalaian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu ditegaskan Irwanto Kulap, akhir pekan lalu dan diamini ketua dan serta rekannya di Komisi 1 DPRD Banggai. Menurut Irwanto, pemangkasan itu terjadi karena serapan yang rendah dalam penggunaan anggaran daerah. Kondisi itu membuat pemerintah pusat kemudian mengambil kebijakan yang kini membuat kas daerah seret.
Ia menegaskan tidak sepakat jika ada yang mengatakan pemangkasan tersebut merupakan kesalahan bupati. Baik bupati sebelumnya atau bupati saat ini. Sebab, pembahasan anggaran dan program kerja pemerintah telah dilakukan jauh hari di DPRD Banggai. Hanya saja, sejumlah pimpinan SKPD ternyata lamban melaksanakan tahapan lelang. “Ada kesan menunda proses lelang, makanya terjadi pengendapan dana di kas daerah. Nah, kalau kemudian ditanya siapa yang salah maka menurut saya itu adalah kesalahan dari kepala SKPD,” tandasnya, Jumat akhir pekan lalu.
Pernyataan itu dikeluarkan bukan tanpa alasan, sebab dari data yang disodorkan pemerintah daerah. Serapan anggaran di 38 SKPD ternyata variatif. Hasil evaluasi Bupati Banggai Ir Herwin Yatim, menunjukkan ada SKPD yang telah melampaui 50 persen tapi lebih banyak yang belum mencapai angka aman dalam serapan anggaran. “Langkah monitoring yang dilakukan pak Herwin setelah dilantik sangat tepat. Karena dari situ ketahuan SKPD mana saja yang masih berada di bawah garis merah,” tuturnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini juga menambahkan, sejatinya jika kepala SKPD jeli maka anggaran itu setelah dibahas bersama DPRD sudah harus dilaksanakan. Hanya saja, keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan sepertinya sudah menjadi hal biasa di daerah ini. Sehingganya, ketika mendapatkan pemangkasan anggaran barulah para pimpinan SKPD ketar-ketir. Oleh karena itu, Irwanto menyarankan ke depan bupati harus bisa melakukan evaluasi. “Kalau hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan serapan anggaran maka harus ada evaluasi untuk pimpinan SKPD dan instansinya. Harus pula ada sanksi, biar ada efek jera. Kalau tidak begitu maka kejadian yang sama bisa terulang lagi,” tutupnya.(van)

About uman