Home » Berita Utama » Pemotongan DAU Tidak Populis
Pemotongan DAU Tidak Populis
Dihadapan 199 Plt Kades se-Kabupaten Banggai, di ruang rapat umum kantor bupati, Selasa (13/9), Bupati Herwin Yatim menegaskan bahwa pemotongan DAU sebesar Rp158 miliar bukan ulah Winstar.

Pemotongan DAU Tidak Populis

LUWUK-Sebanyak 199 pelaksana tugas (Plt) kepala desa (Kades) se-Kabupaten Banggai diundang Bupati Herwin Yatim, di ruang rapat umum kantor Bupati Banggai. Banyak hal yang disampaikan Herwin pada kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Mustar Labolo, Sekkab Syahrial Labelo, Kajari Luwuk Sumurung P. Simaremare serta Kepala BPMPD Banggai Yusuf Bidin itu. Salah satunya terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAU).
Dihadapan ratusan Plt Kades, Herwin menegaskan pemotongan DAU sebesar Rp158 miliar itu bukanlah kebijakan Winstar (Herwin-Mustar). Akan tetapi itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Jangan sampai Camat dan para Plt Kades salah memberikan informasi. Apalagi harus membuat friksi di wilayah. Itu info sesat. Kalau ada Plt yang menginformasikan seperti itu, maka tunggu tanggal mainnya,” kata Herwin.
Pemotongan DAU yang dimaknai Herwin seperti tsunami akan berakhir Desember mendatang. Selain Kabupaten Banggai, kebijakan nasional itu juga dirasakan 169 kabupaten/kota serta provinsi. “Sebuah kebijakan pemerintah pusat yang tidak populis,” nilai Herwin.
Pemotongan DAU lanjut Herwin berdampak pada pengurangan alokasi dana desa (ADD). Pemda Banggai tentu akan melakukan penyesuaian. Tapi, Herwin menjamin, potongan ADD tidak terlalu besar. Politisi PDI-Perjuangan ini berharap, badai tsunami itu segera hilang. Dengan demikian pada penetapan APBD tahun anggaran 2017 mendatang, apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan baru bisa direalisasikan. “Banyak janji politik kita pada pilkada 2015. Termasuk tunjangan ASN. Insya Allah lewat APBD 2017 semua bisa dilaksanakan,” kata Herwin.

KAJARI WARNING
Sementara itu, Kajari Banggai, Sumurung P. Simaremare mengimbau agar dalam mengelola APBD Desa termasuk didalamnya alokasi dana desa (ADD) serta dana desa (AD) perlu kehati-hatian. Jika sebelumnya Kejari Luwuk fokus pada upaya pencegahan, tapi kedepan akan melakukan penindakan, ketika ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan anggaran di desa tersebut.
Sumurung mengatakan, selama ini Kejari Luwuk intens berkoordinasi dengan BPMPD Kabupaten Banggai. Artinya, ketika ada laporan masyarakat, pihaknya belum langsung menyikapi tegas, melainkan berkoordinasi dengan instansi teknis. “Selain berkoordinasi, kami juga menindaklanjuti dengan turun lapangan,” kata Kajari.
Dalam forum tersebut terungkap sebanyak 10 laporan dugaan penyalahgunaan dana desa yang masuk ke meja Kejari Luwuk. Hanya saja tidak dirinci apa saja laporan dari masyarakat tersebut.
Tapi Kajari menegaskan berdasarkan aturan, ketika terjadi dugaan penyimpangan maka kasus itu akan diambil alih Kejati Sulteng. “Kalau Kajati masih memberi kesempatan pada kami, iya terima kasih,” kata Sumurung. Yang pasti saran Kajari, Camat harus proaktif saat menemukan dugaan pelanggaran dana desa.
Sementara itu, Bupati Banggai Herwin Yatim mengatakan, Camat harus peka terhadap persoalan yang terjadi di wilayahnya. Termasuk pengelolaan dana di desa yang terindikasi bermasalah. Camat juga saran Herwin harus melakukan pembinaan dan rajin turun lapangan. “Ada-ada saja laporan masyarakat. Sebelum terjadi, Camat harus peka dan tanggap,” saran Herwin. (yan)

About uman