Home » Metro Luwuk » Pemda Bakal Tempuh Jalur Hukum
Pemda Bakal Tempuh Jalur Hukum
Syaifuddin Muid

Pemda Bakal Tempuh Jalur Hukum

LUWUK– Lahan bersengketa di kawasan Tanjung Sari Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk dipastikan akan berpolemik panjang. Sekalipun tanggal 20 September merupakan jadwal eksekusi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, namun itu belum menjadi akhir dari cerita panjang kekisruhan tersebut. Pasalnya, ada keinginan Pemda Banggai untuk menempuh jalur hukum atas lahan bersengketa itu.
Niatan ini disampaikan Staf Ahli Bupati Banggai Bidang Politik dan Hukum, Syaifuddin Muid kepada Luwuk Post, Selasa (13/9) kemarin. “Pemda akan melakukan upaya hukum terhadap pelaksanaan eksekusi lahan. Kemungkinan besar kami akan mengguggat,” kata Syaifuddin Muid.
Dijelaskan Pudin sapaan akrab Syaifuddin Muid, pada lahan yang disengketakan oleh Berkah Bakari dan Rusdin Datu Adam itu ada asset negara berupa kantor, jalan serta fasilitas umum lainnya. Selama proses gugat menggunggat di pengadilan, Pemda Banggai tidak pernah dilibatkan. Dengan demikian tekan Pudin, ketika eksekusi dilaksanakan, maka sama dengan mengabaikan kepentingan hukum lainnya.
“Sekalipun ada putusan inkrah, tapi tidak boleh mengeyampingkan kepentingan umum lainnya, seperti tanah yang bersertifikat dan tanah negara,” kata Pudin. Upaya hukum yang bakal ditempuh Pemda ini lanjut Pudin, tidak bertujuan untuk menggagalkan eksekusi. Akan tetapi niatan Pemda untuk meluruskan kedudukan hukum tanah di kawasan tersebut. Apalagi sambung dia, penguasaan lahan secara fisik oleh Pemda dan warga di lahan itu sudah lebih dari 30 tahun.
“Tahun 1991 Pemda pernah melakukan penertiban di kawasan itu. Warga saat itu direlokasi di desa Awu Kecamatan Luwuk Utara. Itu membuktikkan bahwa lahan itu masih menjadi bagian asset pemerintah,” ucap Pudin Muid. (yan)

About uman