Home » Metro Luwuk » Mulai dari Insiden Hingga SK OKP Bodong
Mulai dari Insiden Hingga SK OKP Bodong
Musda KNPI Kabupaten Banggai diwarnai insiden, Jumat (9/9) kemarin. Untung saja debat mulut itu tak berbuntut pada bentrok fisik.

Mulai dari Insiden Hingga SK OKP Bodong

KETATNYA pertarungan tak hanya terjadi pada tiga bakal calon ketua. Insiden dan dualisme organisasi kepemudaan (OKP), turut memberi warna pada Musda KNPI Kabupaten Banggai ke XIII.

SOFYAN LABOLO-LUWUK POST

GEDUNG pemuda di jalan RE Martadinata Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Jumat (9/9) kemarin sontak berubah. Usai pembukaan Musda, situasi menjadi tegang. Dua orang di depan pintu masuk gedung tersebut terlibat adu mulut. Tak berselang lama, perang argumen makin ramai. Satu persatu pengurus OKP turut memberi komentar. Untung saja dinamika dalam berorganisasi itu tidak berbuntut pada bentrok fisik.
Insiden bermula dengan adanya protes dari pengurus Forum Komunikasi Anak Deker (FKAD) Kabupaten Banggai terhadap Ketua DPD KNPI Provinsi Sulteng, Muh. Nurulhaq. Pasalnya, pada Musda KNPI Banggai tahun 2012 lalu, FKAD terlegitimasi sebagai peserta. Namun pada Musda kali ini turun menjadi status peninjau.
Perang mulut antara Ali pengurus FKAD Banggai dan Muh. Nurulhaq tak terhindarkan. Debat keduanya cukup alot. Mulai dari pintu keluar gedung pemuda hingga di tengah jalan, saling serang statemen. Debat itu terhenti, menyusul masuknya waktu salat Jumat.
Ditengah proses verifikasi beberapa OKP yang dualisme, substansi kepesertaan FKAD kembali mencuat. Steering committee (SC) terpaksa memfokuskan pada persoalan tersebut. “Saya minta penjelasan, mengapa FKAD tidak diikutkan sebagai peserta pada Musda ini,” kata Ali ketika diberikan kesempatan SC berbicara.
Nurulhaq pun memberi penjelasan. Al-Khairaat adalah OKP lokal. Tapi organisasi itu telah mendaftar di pusat. Hasil verifikasi pusat, kepengurusannya diatas 20 persen. Alhasil, Al-Khairaat kini menjadi OKP nasional. Kaitannya dengan FKAD, jelas Nurulhaq sebagai organisasi lokal harus mendaftarkan di pusat. Ketika persyaratan terpenuhi, maka dengan sendirinya akan menjadi OKP nasional.
Penjelasan itu tak langsung ditelan mentah-mentah FKAD. “Musda lalu FKAD menjadi peserta. Lantas mengapa Musda ini kami hanya peninjau,” sergah Ali. Saat Musda lalu, KNPI Sulteng diketuai Yahdi Basma. “Saat itu saya sekretarisnya,” kata Nurulhaq. Momentum Musda lalu, Batia Sisilia Hadjar terpilih secara aklamasi. Sehingga OKP yang punya hak suara tidak terlihat. Begitu pula OKP yang hanya peninjau. “Kalau saja Musda 2012 terjadi pemilihan, maka FKAD kami gugurkan sebagai peserta,” kata Nurulhaq.
Penjelasan itu memantik sejumlah OKP lain angkat suara. Debat kusir pun terjadi. Situasi ruangan gedung pemuda semakin gaduh, setelah salah satu peserta Musda membanting kursi. Bahkan salah satu personil Pemuda Pancasila tersulut emosi. Situasi tegang tak berlangsung lama, setelah SC menskorsing beberapa menit pelaksanaan Musda. Situasinya kembali meredah setelah KNPI Sulteng merekomendasikan FKAD menjadi peserta Musda KNPI Banggai.
Sebelumnya, Persis diturunkan statusnya menjadi peninjau. Itu lantaran pengurusnya tidak memasukkan surat keputusan (SK). Pengurus Persis pun mengkomplain. “SK kami terbakar. Masa periodeisasinya hingga 2017. Dan tidak mungkin kami membuat SK baru,” kata perwakilan Persis. KNPI Sulteng mentolerir keinginan Persis untuk menjadi peserta. Sehingga OKP itu menjadi peserta Musda.
Mahasiswa Pancasila (Mapancas) di arena Musda terdapat dualisme kepengurusan. Selain versi yang diketuai Ramli Tongko juga versi Mawardi. SC memberi waktu 10 menit menunggu kehadiran Ketua Mapancas versi Mawardi. Namun hingga batas waktu yang diberikan, Mawardi tak hadir. SC memutuskan Mapancas kepengurusan Ramli Tongko menjadi peserta.
Begitu pula dengan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kabupaten Banggai. Fadly Aktor yang dilegitimasi sebagai versi yang sah. Sebab lawannya tak menampakkan batang hidungnya di arena Musda, setelah 5 menit diberi waktu SC.
Sehari sebelumnya, dinamika OKP juga terjadi. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjis Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Banggai juga terjadi dualisme kepengurusan. Hasil verifikasi SC memutuskan BKPRMI Kabupaten Banggai yang diketuai Hidayat Monoarfa yang sah. Sedang satunya disebut SK bodong.
Kencangnya dinamika pada tahapan verifikasi OKP, membuat agenda Musda baru bisa dilaksanakan tadi malam. SC akan merampungkan enam pleno dalam Musda. Pleno I pengesahan sidang dengan agenda acara pemilihan pimpinan sidang. Pleno II penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPj) Ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai, pandangan terhadap LPj oleh PK dan OKP. Pleno III masuk pada pembagian komisi dan sidang komisi. Pleno IV pembahasan hasil sidang komisi. Dan puncaknya ada pada pleno V yakni pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai periode 2016-2019. Sedang pleno VI pemilihan formatur sekaligus penutupan Musda. (*)

About uman