Home » Berita Utama » Realisasi Sultim Bisa Tertunda
Realisasi Sultim Bisa Tertunda
Sutrisno K. Djawa

Realisasi Sultim Bisa Tertunda

LUWUK — Perjuangan pembentukan DOB Sultim naik tingkat. Jika sebelumnya pusaran proses perjuangan aspirasi politik tersebut berkutat di DPRD Sulteng, kini berubah haluan ke level pusat. Pada kondisi itu maka kebijakan negaralah yang akan menjawab harapan rakyat Sultim.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Sutrisno K Djawa mengatakan, dari segi persyaratan tak ada lagi dalih yang dapat menunda apalagi membatalkan Sultim di ibu kota negara. Apalagi amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta PP Nomor 78 telah terpenuhi.
“Dari segi persyaratan tak ada lagi yang diragukan. Jadi tidak ada celah untuk menunda pembahasan RUU Sultim. Tapi yang harus diwaspadai adalah adanya pergerakan kabupaten Poso pasca dikeluarkan sebagai bagian Sultim,” ungkap Sutrisno, Selasa (6/9).
Poso, lanjut Sutrisno, merupakan daerah paling tua di provinsi Sulteng. Secara historis  tidak sedikit tokoh Poso yang kini duduk sebagai pejabat tinggi negara di pemerintahan pusat. Kondisi itu membuat wakil rektor II ini khawatir segelintir pihak di Poso yang tidak mengikhlaskan Sultim kemudian bermanuver ditingkat pusat melalui tokohnya di DPR RI.
“Sekeras apapun manuver yang dilakukan memang tidak akan membatalkan berdirinya Sultim. Tapi tidak menutup kemungkinan upaya mengganjal pembentukan Sultim itu berbuntut pada penundaan realisasinya,” jelas Om No –panggilan akrabnya-.
Kendati begitu, Om No optimistis Sultim akan terselamatkan melalui komulatif terbuka di parlemen. Artinya, ketika seluruh persyaratan rampung secara otomatis pembahasan Sultim menjadi prioritas.
“Pembahasan RUU DOB Sultim menggunakan opsi komulatif terbuka. Sebab Sultim bukanlah DOB yang baru diusulkan melainkan telah belasan tahun lamanya. Jadi digunakan opsi komulatif terbuka serta tidak ada lagi kebijakan moratorium untuk DOB berumur belasan tahun,” ungkap pejuang Sultim ini.
Untuk mempresure disahkannya UU DOB Sultim dari segala gangguan, maka menurut dia, bupati dan DPRD di enam kabupaten wilayah cakupan Sultim harus duduk bersama dalam merumuskan kesepakatan.
“Harus sama-sama sepakat membantu kerja-kerja perjuangan sebagai upaya presure pembahasan RUU. Pada pertemuan itu mungkin bisa dibahas mengenai penganggaran dan sebagainya. Sebab tak bisa dipungkiri perjuangan ini masih membutuhkan dana mengingat tidak adanya kepastian anggaran dari tim perjuangan,” imbuhnya.
Ketika pimpinan daerah serta DPRD bertekad untuk itu, maka akan include pula  peran parpol mengingat Sultim adalah perjuangan politik. Dan jika seluruh komponen bersatu tanpa adanya intrik, Sutrisno optimistis tahun 2017 mendatang Sultim terbentuk. “Mungkin paling lama akhir tahun 2017 mendatang RUU DOB Sultim akan disahkan sebagai Undang-undang,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Akram Kamaruddin menyatakan, tinggal satu tahapan yang harus ditempuh agar resmi terbentuknya pemekaran provinsi Sulteng tersebut. Yakni melalui kerja-kerja DPD, DPR dan pemerintah pusat. “Empat tahapan telah dilalui, kini tinggal selangkah lagi, yakni perjuangan di pusat,” katanya Senin, (5/9).
Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto menilai perjuangan di pusat bergantung pada intensitas komunikasi politik kepada lembaga terkait. Bahkan, kata Sudarto, proses tersebut mungkin masih akan memakan biaya besar.
“Masih membutuhkan biaya, energi dan pikiran. Makanya harus dibantu dengan doa dan dukungan. Jangan ada lagi bahasa-bahasa lain, kita (rakyat Sultim,Red) harus satu suara, yaitu Sultim,” imbau mantan bupati Banggai dua periode ini.
Sementara itu, Ketua TPMSB, Hasrin Rahim menargetkan secepatnya DOB Sultim resmi terbentuk. Sebab menurut dia, tak ada lagi dalih untuk menunda pembahasan dan penetapan pembentukan Sultim setelah seluruh persyaratannya  terpenuhi.
“Seluruh persyaratan fisik, teknis dan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta PP Nomor 78 telah terpenuhi. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berdirinya Sultim,” tegas Hasrin.(man)

About uman