Home » Berita Utama » Ketua KPU Serahkan ke Proses Hukum
Ketua KPU Serahkan ke Proses Hukum
Irman Budahu

Ketua KPU Serahkan ke Proses Hukum

LUWUK-Kesaksian mantan komisioner KPU Banggai, Supriyadi Jafar terkait aliran dana yang diberikannya kepada tiga komisioner lain pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, Kamis (1/9) pekan lalu, tak ingin diladeni Ketua KPU Banggai Irman Budahu. Komisioner berambut gondrong ini menyerahan sepenuhnya pada proses hukum. Jika Dri Sucipto meladeni pertanyaan wartawan, tapi tidak bagi dua komisioner KPU Banggai, Teguh Yuwono dan Hasrianti. Keduanya memilih bungkam.
Kepada Luwuk Post Selasa (6/9), Irman mengatakan, karena kasusnya telah masuk dipersidangan, maka sebagai warga negara yang baik, tentu saja harus tunduk dengan hukum. “Kita menunggu saja apa yang menjadi putusan tipikor itu. Apapun putusannya kita terima,” kata Irman.
Irman tak masuk dalam daftar penerima dana yang dikucurkan Supriyadi. Hal itu menjadi salah satu fakta persidangan yang disampaikan mantan Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Banggai tersebut. Terkait dengan itu, Irman tetap pada pendirian awalnya, yakni tidak ingin memberi tanggapan. “Kalau saya memberi penilaian, maka melanggar kode etik. Karena itu sudah menjadi ranah hukum,” jelas Irman.
Komisioner KPU Banggai, Dri Sucipto yang dikonfirmasi atas pengakuan Supriyadi bahwa telah menerima dana Rp35 juta juga bersikap dingin. “Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena masalah itu sudah menjadi ranah hukum, maka kita wajib mentaatinya. Tunggu saja sampai tuntas prosesnya di PN Palu,” kata Dri.
Baik Teguh Yuwono maupun Hasrianti, juga tak memberi komentar. Dihubungi via ponsel melalui nomor hand phone masing-masing 08124547xxxx dan 08234247xxxx, siang kemarin keduanya tak mengangkatnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Supriadi Jafar, Kamis (1/9) pekan lalu, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Palu. Terdakwa dimintai keterangan seputar perkara yang tengah melilitnya itu, yakni tindak pidana korupsi penyelewengan dana hibah pemilihan Bupati Banggai yang diambil dari anggaran APBD Tahun 2015.
Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Muhammad Nur Ibrahim SH MH beserta dua anggota Majelis Hakim lainnya yaitu Drs Zul Manda Akt dan Margono SH MH, terdakwa Supriadi mengaku hanya menerima Rp140 juta. Bukan Rp167 juta sebagaimana keterangan dalam BAP Direktur CV Patty Raya Saleh Huraera.
“Saya tidak pernah menerima uang sebesar itu. Yang saya terima Rp140 juta, bukan Rp167 juta,” jelasnya menjawab pertanyaan salah seorang anggota Majelis Hakim Zul Manda.
Lanjut Supriadi, Rp140 juta uang tersebut kemudian dibagikannya kepada tiga orang komisioner lainnya. Mereka itu adalah Teguh Yuwono SPd, kemudian Hasrianti Sag, serta Dri Sucipto SH MH. Besaran yang diterima perorang, masing-masing sebesar Rp35 juta.  “Saya belum sempat mengembalikan uang itu, karena saat itu saya masih dalam pemeriksaan,” terang Supriadi di persidangan.
Menjawab pertanyaan Majelis Hakim soal adanya perjanjian sewa mobil rental, Supriadi mengakuinya, bahwa pengadaan 4 unit mobil sewa untuk operasional yang digunakan KPU Banggai dibenarkannya. Namun dalam perjalanannya 4 mobil rental yang digunakan bukan lagi menggunakan mobil rental milik Saleh Huraiera, melainkan menggunakan mobil pribadi. (yan)

About uman