Home » Berita Utama » Kendala Utama Pembiayaan
Kendala Utama Pembiayaan
Basri Sono

Kendala Utama Pembiayaan

LUWUK—Perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Timur boleh dibilang menemukan babak baru. Tapi, perjuangan pembentukan provinsi yang dideklarasikan sejak tahun 2000 itu makin tidak mudah. Salah satu masalah utama yang dihadapi untuk mengawal pembentukan provinsi Sulawesi Timur di Jakarta adalah pembiayaan. “Meskipun sudah ada rekomendasi persetujuan dari Deprov Sulteng, tapi perjuangan di Jakarta juga tidak akan mudah. Untuk mengawal pembentukan Sultim, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Boleh dibilang Sultim butuh sokongan dari pengusaha sukses sekelas Murad Husain,” kata salah seorang pemerhati Sultim kepada Luwuk Post, belum lama ini.
Perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Timur memang seperti menemukan babak baru. Sudah dua kali Sultim seperti terlihat berada di depan mata. Tapi, meskipun sudah dua kali Rencana Undang Undang Sultim dilahirkan, tapi provinsi yang diperjuangkan bersama dengan beberapa provinsi di Sulawesi ini tak kunjung terbentuk. Korwil FP3 Sultim, Basri Sono, kepada Luwuk Post, mengakui, sejak dideklarasikan tahun 2000, perjuangan pembentukan Sultim boleh dibilang sudah dua kali sampai pada rancangan undang undang. Hanya saja, kata dia, ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah persetujuan dari Badan Permusyaratan Desa (BPD) se wilayah Sultim.“Tahun 2004 sebenarnya sudah sampai di RUU tapi tak sempat dibahas. Lalu tahun 2008 kembali Sultim sudah sampai pada RUU tapi juga tak terbentuk,” katanya. Masalah demi masalah memang membayangi pembentukan provinsi di ujung Timur Sulawesi ini. Salah satunya tahun 2006 dimana Kabupaten Poso keluar dari wilayah cakupan karena ibu kota Sultim bukan di daerah tersebut. Kondisi itu memaksa para pejuang Sultim kembali merevisi dokumen akademik dan mengeluarkan Poso.
Basri mengakui, meskipun berbagai tahapan dan persyaratan telah terpenuhi dan menyisahkan tahapan di Jakarta. Namun, hal ini tidak akan mudah. “ Saya berharap bisa keluar Ampres, sehingga bisa segera dibahas oleh DPR RI,” katanya. Soal biaya, Basri mengakui, masalah itu akan menjadi salah satu hambatan paling besar.”Tapi saya orang yang selalu optimis dan yakin akan selalu ada jalan dari Allah untuk mengatasi hal itu,” katanya.
TPMSB Bakal Koordinasi ke Jakarta
Sementara itu, Tim Pembentukan Masyarakat Sultim Bersatu (TPMSB) segera bertolak ke Jakarta. Rencananya, forum perjuangan pembentukan DOB Sultim tersebut akan meninggalkan kota Luwuk pada Kamis (8/9).
Sekretaris TPMSB, Nadjib Lapalanti mengungkapkan, tujuan keberangkan mereka untuk memastikan jadwal kunjungan kerja (kunker) komisi II DPR I dengan agenda peninjauan fisik wilayah calon ibu kota provinsi Sulawesi Timur (Sultim) di Luwuk.
“Agendannya sama dengan komite I DPD RI. Rencana awalnya kunker DPR RI pada tanggal 11 September, tapi itu belum pasti,” terang Nadjib, Selasa (6/9).
Sebab, lanjut dia, tanggal tersebut bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1437 Hijriyah. Karenanya jadwal kemudian bergeser sekitar tanggal 14 atau 16 September.
“Tapi itu juga belum pasti karena belum ada surat tembusan resminya seperti kunker DPD Senin (5/9),” katanya.
Nantinya, pasca kunjungan DPR terhadap potensi kelayakan ibu kota bagian dari persyaratan serta faktor pendorong percepatan realisasi Sultim lainnya, pemerintah pusat akan membentuk tim gabungan. “Gabungan dari Dirjen-Otda, DPR dan DPD RI serta tim profesional dari luar negeri. Tugas dari tim itu akan mengkaji serta mengevaluasi kondisi fisik. Tapi tidak tahu apakah dipusatkan di kabupaten Banggai atau di seluruh wilayah cakupan Sultim,” tutur Nadjib.(ris/man)

About uman