Home » Berita Utama » Bupati Sikapi Pemangkasan DAU
Bupati Sikapi Pemangkasan DAU
BAHAS PENUNDAAN DAU: Bupati Banggai Herwin Yatim mendengarkan pemaparan pimpinan SKPD terkait program yang dilaksanakan. Bupati mengambil langkah cepat terkait dengan penundaan bayar DAU dengan menggelar pertemuan di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai, Selasa (6/9).

Bupati Sikapi Pemangkasan DAU

LUWUK– Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, menseriusi penundaan penyaluran sebagian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementrian Keuangan. Beberapa pembahasan dilakukan sepekan terakhir setelah Menkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 125/PMK.07/2016. Terbaru Bupati Herwin dan Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo serta Sekkab Banggai Syahrial Labelo menggelar rapat khusus bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banggai, di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai, Selasa (6/9).
Bupati Herwin terlihat serius memerhatikan pemaparan seluruh pimpinan SKPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan yang beban anggarannya bersumber dari DAU.
Sekkab Banggai  Syahrial Labelo pada koran ini menyatakan, penundaan pembayaran DAU  memengaruhi seluruh program dan kegiatan yang anggarannya telah ditetapkan lewat APBD tahun 2016.
“Dampaknya begitu. Tapi, kita sementara menelaah setiap program dan kegiatannya,” jelas Sekkab Syahrial, kemarin.
Meski begitu, Syahrial menyatakan,  penundaan pembayaran DAU berdasarkan PMK tersebut memaksa pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran. Khususnya pada program dan kegiatan yang menggunakan anggaran DAU.
“80 persen program dan kegiatan yang bersumber dari DAU akan dirasionalisasi atau bahkan tidak dilaksanakan,” tandas Syahrial.
Bagaimana dengan dana desa, doktor bidang administrasi pemerintahan ini menandaskan, sebagian besar dana desa itu anggarannya berasal dari DAU. Pemerintah daerah lagi mencermati apakah akan dirasionalisasi atau tidak. “Logikanya dana desa itu kan dari DAU. Kita lagi mencermati apakah akan dirasionalisasi atau tidak. Tapi kalau program  dan kegiatan yang masuk dalam belanja langsung tetap akan dikurangi bahkan hilang sama sekali,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah pimpinan SKPD yang berhasil ditemui koran ini mengaku pasrah terkena dampak dari penundaan pembayaran DAU oleh Kemenkeu.  Informasi yang diperoleh koran ini usai rapat Bupati Banggai Herwin Yatim bersama pimpinan SKPD Selasa sore kemarin, menyebutkan sebagian besar program dan kegiatan di SKPD yang belum dilaksanakan dihilangkan. Bahkan, yang telah siap dilelang terpaksa ditunda hingga tahun 2017 mendatang. (bd)

About uman