Home » Metro Luwuk » Sultim Didukung DPD RI se-Indonesia
Sultim Didukung DPD RI se-Indonesia
Bupati Banggai Herwin Yatim menyerahkan cendera mata berupa lambang Kabupaten Banggai kepada Ketua Komite I DPD RI Nurmawati Dewi Bantilan, yang turut disaksikkan Wakil Gubernur Sulteng H. Sudarto dan anggota DPD RI Hana Hasanah Fadel Muhammad, Senin (5/9).

Sultim Didukung DPD RI se-Indonesia

LUWUK– Kabar gembira disampaikan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Nurmawati Dewi Bantilan (NDB) pada acara tatap muka sekaligus peninjauan perkantoran daerah otonom baru (DOB) di kota Luwuk, Senin (5/9) kemarin. NDB menegaskan, Provinsi Sultim mendapat dukungan seluruh DPD RI se-Indonesia.
“Saya tidak berjuang sendiri. Tapi mendapat dukungan semua DPD RI se-Indonesia,” kata NDB pada sambutannya, bertempat di pelataran kantor Bupati Banggai di kawasan Bukit Halimun Kecamatan Luwuk Selatan.
Kehadiran Hj. Emi Sumarni perwakilan DPD RI Jawa Barat, Hj. Robiyatul Adawiyah DPD RI Nusa Tenggar Barat, Muh. Asri Anas DPD RI Sulawesi Barat, H. Ahmad Kenedi DPD RI Bengkulu dan Hana Hasanah Fadel Muhammad DPD RI Provinsi Gorontalo kata NDB merupakan keterwakilan tiga wilayah, yakni Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. “Itu membuktikkan bahwa Sultim mendapat dukungan penuh 34 DPD RI se-Indonesia,” ujar NDB.
Anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah tiga periode ini memberi garansi, ketika dokumen pembentukan Provinsi Sultim telah didorong ke DPD RI, maka rakyat Sultim tidak perlu khawatir. Sebab semua proses akan berjalan sesuai mekanisme. Apalagi tambah NDB, kunjungan fisik yang dilakukan hari ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi. “Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak perlu diragukan komitmen teman-teman saya di DPD RI,” ujar politisi berjilbab ini.
Ada dua faktor sehingga DPD RI lanjut NDB sangat menseriusi pemekaran DOB. Pertama, pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan rakyat. NDB mencontohkan, rakyat yang tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Bangkep dan Balut, jaraknya cukup jauh ketika berurusan dengan kota Palu sebagai pusat pemerintahan Sulteng. Rakyat tak hanya butuh hight cost dan banyak energy terbuang. Akan tetapi jarak tempuh yang jauh juga berpotensi terjadi kecelakaan. Tapi, jika Sultim berdiri, maka masyarakat cukup datang ke kota Luwuk.
Alasan kedua DPD RI mengakomodir pemekaran yakni terjadinya percepatan pemerataan pembangunan. “Kami pernah turun di Balut, di Morut dan Touna. Mereka merasa dianaktirikan. Mungkin saja Sulteng tidak demikian. Tapi karena jarak jauh sehingga publik merasakan kondisi tersebut. Jadi solusinya adalah Sultim,” ucap NDB.
Perjuangan pembentukan Provinsi Sultim sudah cukup lama. Banyak kalangan yang memiliki andil atas aspirasi yang sudah belasan tahun tersebut. Pembentukan Sultim punya proses dan tentu saja ada campur tangan pihak lain didalamnya. Terkait pembentukan DOB banyak hal yang perlu dipersiapkan. Diantaranya, kemampuan ekonomi, potensi daerah serta luas wilayah. Penopang lainnya kata NDB, masalah pendidikan serta pertahanan dan keamanan calon DOB itu sendiri.
Masih menurut pemaparan NDB, terhitung sejak 1999 sudah ada ketambahan 542 DOB dengan rincian 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. “Jika Sultim jadi, maka bertambah menjadi 35 DOB,” kata NDB.
Kemendagri telah menyampaikan kepada DPD RI untuk melakukan evaluasi. Hasilnya masih ada wilayah pemekaran yang belum melaksanakan kewajiban pengembalian asset serta dana hibah. Begitu juga ada DOB yang belum merampungkan batas wilayah induk terkait rencana tata ruang dan wilayah. “Tapi saya yakin, Sultim tidak akan terjadi dua hal tadi,” ucapnya.
Tanggal 31 Agustus 2016, DPRD Sulteng telah mengeluarkan surat keputusan terkait pembentukan Sultim. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus diselesaikan. Itu didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014. Terlepas masih ada tahapan, namun yang terpenting saran NDB, satukan langkah demi mempercepat terbentuknya provinsi di jazirah timur Sulteng itu. Target DPD RI kata NDB, pihaknya akan bekerja sesuai masa sidang paripurna tahun 2016-2017, diupayakan paling lambat Agustus 2017, sudah lahir rekomendasi DPD RI. “Kami tidak sendiri. Sesuai amanah undang-undang kita bekerja secara triparti (DPD RI, DPR RI dan pemerintah),” kata NDB.
Ketua tim Perjuangan Masyarakat Sultim Bersatu (PMSB), Hasrin Rahim berujar, keluarnya surat keputusan DPRD Sulteng, merupakan tindak lanjut dari hasil PTUN. Terlepas dari proses awal itu, Hasrin menaruh harapan besar agar DPD RI dapat merampungkan secepatnya undang-undang Sultim.
Menurut Hasrin, semua persyaratan baik administrasi maupun teknis telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada alasan Komisi II DPR RI dan Mendagri untuk tidak merealisasikan Sultim. “Peta batas wilayah dengan 5 provinsi juga sudah kami buat. Yang pasti persyaratan Sultim sudah memenuhi PP 78 dan UU 23 tahun 2014,” kata Hasrin. (yan/pn)

About uman