Home » Berita Utama » Sepekan WNA Belum Ditangkap
Sepekan WNA Belum Ditangkap
Penambangan emas tanpa izin mengakibatkan hutan lindung di Desa Uwemea, Kecamatan Toili, mengalami kerusakan.

Sepekan WNA Belum Ditangkap

LUWUK–Pemilik tambang ilegal di Kilometer 47 Desa Uwemea, Kecamatan Toili belum juga ditangkap. Sudah seminggu penghentian aktivitas tapi belum ada tanda-tanda pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang belakangan disebut-sebut sebagai bos dari aktivitas penambangan emas.
Kapolsek Toili Iptu I Nyoman Dunia, mengatakan, saat ini pihaknya hanya bisa mengawasi pengosongan wilayah tambang emas ilegal tersebut sebagaimana instruksi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Sudarto. “Jika selama 14 hari itu belum juga dilakukan pengosongan di wilayah tambang, maka hal itu baru bisa ditindak lanjuti. Mungkin dengan penangkapan,” jelas Nyoman, Senin (5/9).
Sementara itu, Kepala BPD Desa Uwemea Sumarto Kuto menyatakan, saat ini WNA telah menurunkan alat beratnya dari lokasi pertambangan berupa dua 2 unit alat berat jenis eksavator, 1 unit loder, dan 1 unit dump truk dengan menitipkan kepada kepala desa setempat sambil menunggu mobil tronton. “Kalau mengenai mes (tempat tinggal, Red) mereka di wilayah Kilometer 47 telah diserahkan kepada desa untuk membongkar sesuai perintah Wagub (wakil gubernur) 14 hari harus kelar,” tuturnya.
Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto mengaku telah menginstruksikan Polda untuk turun langsung memberesi aktivitas pengerukan. “Kami berikan waktu 1 atau 2 minggu. Kami sudah perintahkan Kapolda. Kami sudah ambil alat-alatnya yang digunakan untuk menggerakan mesin,” tegas Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulteng dua periode itu, dikonfirmasi saat mendampingi kunjungan anggota DPD RI di Kantor Bupati Banggai, Senin (5/9).
Hanya saja, pemberian waktu terhadap aktivitas tambang tersebut mendapat protes masyarakat setempat. Mereka mendukung pernyataan anggota Komisi II DPRD Tojo Una-una bahwa masalah  pertambangan ilegal harus segera dituntaskan karena sudah berulang kali. “Wagub pada waktu penyisiran itu selama 14 hari bukanlah batas waktu penangkapan, melainkan pengosongan. Terkait alat yang digunakan maupun tempat mereka tinggal, dan mengenai WNA tersebut, Wagub memerintahkan segera ditindaki untuk ditangkap,” jelas beberapa warga lagi kepada Luwuk Post.
Secara terpisah, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo menyatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menyelesaikan pertambangan emas ilegal itu, caranya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banggai dan Tojo Una-una. “Penyelesaiannya lintas kabupaten. Pemerintah provinsi yang mengkoordinasikan,” katanya.
Terkait wilayah pengerukan, Mustar mengatakan, sesuai titik koordinat hasil pengukuran masuk di Kabupaten Banggai. Tetapi soal kawasan tersebut merupakan hutan lindung, Mustar belum bisa memastikan. “Koordinatnya itu wilayah Kabupaten Banggai,” tegas mantan aleg Deprov Sulteng itu.
TERANCAM DIDEPORTASE
Soal WNA, Pelaksana Harian Informasi Sarana Komunikasi Wasdakim Kantor Imigrasi II Luwuk, Satrio menandaskan, aparat keamanan seharusnya bisa melakukan penangkapan terhadap WNA yang berada di lokasi tambang jika memang melanggar aturan. “Nanti urusan administrasinya diselesaikan Imigrasi. Apakah akan dideportase atau dipulangkan,” pungkasnya.
Bagaiamana dengan izin tinggal WNA ? Menurut Satrio jika WNA tersebut mengunjungi Indonesia dengan menggunakan visa wisata lantas melakukan aktivitas pertambangan, jelas melanggar aturan. “Itu tidak bisa, langgar aturan,” terangnya.
Tapi, Satrio membantah kabar yang menyebutkan WNA pernah diperiksa Kantor Imigrasi II Luwuk. “Itu belum pernah diperiksa sama Imigrasi. Saya belum turun ke sana. Informasinya dari 2014, seharusnya dilaporkan,” jelasnya.
DIDUGA “DIKAWAL” APARAT
Sementara itu, pernyataan mantan Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Iwan Said, terkait dugaan adanya bekingan oknum aparat dari Polda Sulteng, dibenarkan warga Toili.
Sebab, dalam pengamatan warga keberadaan lima WNA tersebut “dikawal” oleh oknum aparat yang mengaku dari Polda. “Beberapa bulan lalu, sekira bulan Januari sampai Maret, memang ada yang selalu mengawal lima WNA itu, mengaku dari Polda,” kata warga yang menolak dikorankan namanya, Senin (5/9).
Warga mengeluhkan keberadaan lokasi tambang itu, karena kebanyakan warga dilarang mencari emas di lokasi itu. Padahal, mereka hanya menggunakan cangkul dan linggis. (ali/um)

About uman