Home » Berita Utama » Herwin Yatim dan Kecenderungan Seimbangkan Pengembangan Wilayah
Herwin Yatim dan Kecenderungan Seimbangkan Pengembangan Wilayah
Selain lahan seluas 53 hektar di kawasan bukit halimun, Anggota DPD RI didampingi Wagub Sudarto dan Bupati Herwin Yatim, meninjau lahan milik Basri Sono di Desa Biak. Lahan tersebut siap dihibahkan jika Sultim terbentuk.

Herwin Yatim dan Kecenderungan Seimbangkan Pengembangan Wilayah

LUWUK—Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, MM, sepertinya memiliki kecenderungan menyeimbangkan pengembangan wilayah. Khususnya pengembangan wilayah Luwuk bagian Selatan dan Luwuk bagian Utara.
Karena itu, mengenai kesiapan tokoh Luwuk, Basri Sono menghibahkan puluhan hektar lahannya untuk kawasan perkantoran Provinsi Sulawesi Timur jika provinsi yang telah diperjuangkan sejak tahun 2000 itu terealisasi, Herwin Yatim langsung menyambut positif.
Herwin  mengatakan, lahan calon lokasi pembangunan kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Timur di Desa Biak, Kecamatan Luwuk, berjarak sekira 11 km dari pusat kota Luwuk, sama seperti jarak lokasi calon perkantoran Gubernur Sultim di kawasan bukit halimun dari pusat kota. Semakin banyak pilihan lokasi perkantoran, semakin baik untuk kesiapan Luwuk sebagai ibukota provinsi Sulawesi Timur.
Ketua DPC PDI-P Kabupaten Banggai ini melihat kesiapan lahan di Desa Biak sebagai salah satu alternatif perkantoran kantor Gubernur justru sangat baik. “Dan memang perlu untuk keseimbangan wilayah,” katanya dihadapan Wakil Gubernur Sudarto, Anggota DPD RI Nurmawati Bantilan serta sejumlah anggota DPD RI lainnya.
Apalagi, tokoh Sultim, Basri Sono, mengisaratkan menghibahkan lahannya untuk kawasan perkantoran ataupun untuk rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Sekprov Sultim, jika provinsi di jazirah Sulawesi bagian timur ini benar benar terbentuk.
Herwin melihat pengembangan wilayah yang tidak melulu di wilayah Luwuk Selatan perlu untuk mendorong pemerataan ekonomi.  Apalagi sebagai “modal awal” tokoh forum perjuangan Sultim  Basri Sono siap menghibahkan sekira 40 hektar lahannya  untuk rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov Sultim.
Tak jauh dari kawasan yang ditinjau Anggota DPD RI Nurmawati Bantilan bersama Anggota Komisi I DPD RI lainnya, Basri Sono memang sudah merintis pengembangan kota Luwuk dengan mengarahkan pembangunan Kampus II Unismuh Luwuk di lahan seluas 14 hektar. Bahkan, Basri Sono pun siap menyiapkan lahan untuk perkantoran Forkopimda jika dibutuhkan.“Kalau pegawai butuh lahan juga tersedia di sini,“ katanya lantas tertawa. Lahan yang dimaksud adalah lahan seharga Rp 20 juta untuk satu kaplingan.
Basri Siapkan Lokasi
Pemerintah Kabupaten Banggai perlu menyiapkan lahan yang benar benar tidak bermasalah sebagai salah satu persyaratan percepatan pembentukan provinsi Sulawesi Timur. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Banggai telah menyiapkan beberapa lokasi. Selain lahan milik Basri Sono di Desa Biak yang siap dihibahkan jika diperlukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menyiapkan lokasi di kawasan bukit halimun. Lokasi di kawasan perkantoran bupati seluas 53 hektar.
Anggota DPD RI Nurmawati Bantilan, melihat kawasan perkantoran kantor Gubernur Sulawesi Timur di kawasan Halimun itu memang benar benar memenuhi syarat.”Kalau untuk perkantoran memang bagus di lokasi yang pertama dikunjungi (lokasi dekat kantor Disbun-red),” katanya saat dimintai pendapat oleh Wakil Gubernur Sudarto, saat mengunjungi rencana lokasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Timur di Desa Biak, Senin (5/9).
Sudarto menyatakan, lokasi perkantoran harus benar benar siap. Artinya, bukan hanya lahannya tapi juga soal administrasinya sehingga tak diganggu gugat.“Lahan itu harus disiapkan sebagai salah satu persyaratan. Harus dicari mana yang paling baik, paling bagus dan tentu saja paling murah,” tutur mantan Bupati Banggai dua periode itu.
Sementara itu, Basri Sono sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Forum Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur menyatakan siap memersiapkan lahannya. “Besok besok terserah lokasi perkantoran mau ditempatkan dimana.  Yang paling penting itu provinsi Sulawesi Timur terbentuk dulu. Ini yang perlu dikawal oleh semua pihak,” tutur mantan Wakil Bupati Banggai di era bupati Sudarto ini. (ris)

About uman