Home » Berita Utama » Berawal dari Ijin Survei lalu Merusak Hutan Lindung
Berawal dari Ijin Survei lalu Merusak Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga malah dirusak oleh warga negara asing.

Berawal dari Ijin Survei lalu Merusak Hutan Lindung

LUWUK—Aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan oleh para WNA di kilometer 47, Desa Uwemea Kecamatan Toili ternyata bermodus survey.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setelah penyisiran oleh pihak Kepolisian Resort Touna tahun 2015 silam, dan pembakaran mes milik 5 WNA yang diketahui bernama Liu Yuan Lin alias Aling, Liu Yuan Yun alisan Ayuan, Lin Jian  Tian alias Atien, Hu Dong Liang alias Aliang, dan Chen Zhi Mou alias Amou, tak lama mereka kembali dengan menunjukan kepada Kepala Desa Uwema Ali terkait ijin Survei mereka (WNA) dengan masa berlaku satu bulan.
Ketua BPD Uwemea, Sumarto Kuto, menyatakan, beberapa bulan lalu para WNA itu memang menunjukan ijin survei mereka ke kades Uweme Ali. Tapi entah kenapa sampai habis masa berlaku ijin survei para WNA masih melakukan penambangan emas secara illegal. “Ketika kades Ali habis masa jabatannya dan digantikan dengan Plt Kades Bambang, penambangan masih terus berjalan sampai beberapa bulan,” katanya. Parahnya, kata Sumarto, lokasi penambangan emas illegal itu, merupakan kawasan kawasan hutan lindung.
Terpisah, Plt Kepala Desa Uwemea Bambang, menegaskan, pihaknya sama sekali tidak tahu menahu mengenai tambang illegal itu. Sebab, sejak awal hingga kini dirinya sangat menentang adanya aktivitas tambang ilegal itu.
Bambang menyarankan wartawan koran ini menemui salah satu warga yang bernama Sandre. Warga yang tinggal di Desa Rusa Kencana itu menurut Bambang, lebih tahu persis masalah tambang itu.“Karena dia adalah pemilik rumah yang disewa oleh WNA pelaku tambang emas ilegal itu di Kecamatan Moilong. Mungkin dia yang lebih tahu,” katanya.
DIDUGA GUNAKAN
BBM BERSUBSIDI
Sementara itu, aktivitas tambang emas di Kilometer 47 oleh WNA asal Korea dan Cina ternyata tidak hanya melanggar aturan dan merusak kawasan hutan lindung. Sebab, perusahaan ilegal tersebut diduga keras menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk mendukung aktivitas pencairan emas.
Informasi yang dihimpun BBM yang digunakan oleh para pelaku tambang emas ilegal adalah BBM subsidi untuk masyarakat, dan bukan untuk industri. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan WNA itu tidak hanya mencuri sumber daya alam di wilayah ini. Tapi, juga mengambil hak warga negara Indonesia dengan menggunakan bahan bakar subsidi. “Sudah sangat kelewatan jika pihak kepolisian membiarkan pencuri SDA dan mengambil hak rakyat kecil itu masih tetap berkeliaran di wilayah ini dan tidak ditindaki. Jangan sampai  maling ayam ditangkap, maling kekayaan alam, perusak lingkungan dan pengambil hak masyarakat umum dengan subsidi dibiarkan begitu saja,” kata warga pada wartawan Luwuk post, Minggu (4/9).
Warga berharap pihak kepolisian sektor Toili, dapat segera bertindak menangkap pelaku penambangan ilegal sebagaimana diperintahkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto, pekan lalu. Sebab, jika tidak, maka dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat jika aktivitas penambangan emas itu dibekingi oleh oknum kepolisian dianggap benar adanya.
WARGA MINTA
DISIKAPI KOMPOLNAS
Sementara itu, dugaan oknum Polda terhadap aktivitas tambang ilegal di Kilometer 47 sebagimana dugaan mantan anggota DPRD Banggai Iwan Said dianggap kuat oleh beberapa warga di Kecamatan Toili. Sebab, dari penyitaan barang bukti dan penangkapan 5 WNA pelaku tambang tersebut sampai sekarang belum juga terealisasi, dan terkesan tarik ulur antara pihak Pemda Touna dan Banggai.
Dengan melihat kondisi tersebut sepertinya kasus tambang ilegal sekaligus merusak kawasan hutan lindung itu harus ditangani oleh komisi kepolisian nasional (Kompolnas) agar segera terungkap. “Kita juga menduga aktivitas tambang ilegal dibeking keras oleh oknum Polda, jadi persoalan ini terkesan tarik ulur, jadi saya fikir hal ini harus ditangani oleh Kompolnas agar segera terungkap. Karena sampai sekarang pun belum ada realisasi sedikitpun dari penangkapan maupun menyita barang bukti yang saat ini lagi berkeliaran di Toili,” tutur salah satu warga yang enggan dikorankan, Minggu (4/9).
Terpisah Camat Toili Syarifudin Latuba dikonfirmasi menyatakan, pihaknya belum berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Toili mengenai penangkapan WNA pelaku tambang illegal. Sebab, beberapa hari lalu dirinya lagi melaksanakan tugas dinas di kota Palu, dan baru tiba di kecamatan Toili pada Sabtu (3/9). “Mengenai WNA itu saya belum tahu kabarnya, tapi saya akan koordinasikan kepada pihak kepolisian sektor Toili,”singkatnya. (um)

About uman