Home » Politik » Presiden Naikkan Tunjangan Anggota DPRD
Presiden Naikkan Tunjangan Anggota DPRD
Ribuan anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia saat berkumpul menunggu kedatangan Presiden RI, Joko Widodo, di ruang pertemuan Redtop Hotel, Jalan Pacenongan Jakarta, Selasa (30/8).

Presiden Naikkan Tunjangan Anggota DPRD

LUWUK-Hasil pertemuan dalam rapat kerja nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, cukup menggembirakan. Sebab, dalam kegiatan itu Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD akan dilaksanakan. Artinya, sebanyak 17 ribu lebih anggota DPRD kabupaten se-Indonesia bakal mendapatkan kenaikan tunjangan kerja yang ditambahkan ke gaji.
“Jaminan kesehatan sudah disetujui, dana operasional sudah disetujui. Belanja rumah tangga, kunjungan DPRD juga sudah disetujui. Semua tunjangan sudah disetujui,” kata Joko Widodo dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi Rakernas ADKASI ke 1 di Jakarta, Selasa (30/8) kemarin.
Hanya saja, kebijakan itu belum bisa langsung dilaksanakan. Alasannya, karena kondisi keuangan negara yang masih membutuhkan banyak anggaran. Namun, Presiden berjanji pemberlakuan kebijakan itu tidak akan ‘menginjak’ tahun depan. “Sekarang problemnya adalah, tidak bisa ini kita buat sekarang. Ini hanya soal timing (waktu yang tepat), kalau saya diberi waktu. Tapi sudah beres semuanya. Tinggal menunggu waktu yang pas. Tunggulah, saat posisi (keuangan) tidak seperti ini. Tapi semua yang saya bacakan dan janjikan tadi sudah disetujui. Yang jelas ini tidak menginjak tahun depan,” pungkasnya yang langsung disambut riuh tepuk tangan ribuan anggota DPRD se-Nusantara.
Anggota Komisi 3, Syafruddin Husain menuturkan memang kondisi keuangan negara saat ini tengah sulit. Oleh karena itu, anggota DPRD kabupaten se- Nusantara yang sempat hadir memaklumi penundaan kenaikan tunjungan itu. Terlebih, sudah ada janji bahwa kebijakan pemerintah itu akan berlaku tahun ini dari Presiden RI, Joko Widodo. “Media-media di sini (Jakarta,red) juga menyoal terkait kenaikan gaji anggota DPRD kabupaten ini. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara sedang sulit. Tapi itu sudah dijelaskan oleh Kemendagri ke pers di sini,” ungkapnya via telepon, kemarin.
Senada dengan itu, Djufri R Diko, juga anggota Komisi 3 DPRD Banggai yang ikut hadir menambahkan, bahwa hal yang tidak baik jika ada Aleg yang memaksakan kenaikan gaji dari sisi tunjangan dengan kondisi keuangan saat ini. Oleh karena itu, saat ada penyampaian Presiden, semua akhirnya memakluminya. “Kan sudah terlalu kalau Aleg memaksakan naik gaji padahal kondisi keuangan negara kita tengah terpuruk,” tutupnya.(van)

About uman