Home » Politik » Ketua DPRD Sambangi Kantor Kemenkeu
Ketua DPRD Sambangi Kantor Kemenkeu
Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang bersama anggota saat foto bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan usai koordinasi terkait pemotongan DAU kabupaten Banggai, Selasa (30/8).

Ketua DPRD Sambangi Kantor Kemenkeu

LUWUK-Pemotongan transfer dana dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipastikan akan berpengaruh terhadap sejumlah program pembangunan pemerintah kabupaten Banggai akhirnya menjadi fokus utama anggota DPRD Banggai yang berangkat ke Jakarta. Anggota Komisi 3, Djufri R Diko menuturkan keberangkatan anggota DPRD Banggai tak hanya mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) saja. Sebab, agenda utama di balik itu sejatinya adalah berkoordinasi ke Kementerian Keuangan terkait pemotongan DAU sebesar Rp 39,5 miliar setiap bulannya untuk kabupaten Banggai.
“Jadi keterangan dari pihak Kemenkeu, pemotongan itu  di dasari dari hasil perhitungan laporan kas terakhir di bulan Juni 2016. Dimana, masih terdapat lebih dari 30 persen anggaran yang dikucurkan mengendap di kas daerah atau belum dibelanjakan. Karena tidak terserap, maka dana yang ada dianggap cukup untuk semua program yang telah disusun,” terang Djufri, Selasa (30/8).
Ia menjelaskan akibat dari penumpukan anggaran yang ada, maka alokasi pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2016 dipangkas sebesar Rp 39,5 miliar yang jika ditotal jumlahnya mencapai Rp158 miliar. “Pemotongan itu akan tetap jalan tapi sifatnya menunda. Artinya, pemerinta pusat tetap akan membayarkan walaupun mungkin tidak keseluruhan di tahun berikutnya. Kekurangan itu, akan dihitung sebagai kurang bayar ke daerah di tahun selanjutnya. Jadi tetap dilunasi pemerintah pusat,” jelasnya.
Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang yang juga turut hadir dalam pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan langsung mengambil sikap. Ia telah menjadwalkan pertemuan dengan bupati dan wakil bupati serta SKPD terkait untuk membahas program apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di pertengahan tahun 2016 ini.
“Jadi akan disesuaikan dengan program pembangunan daerah, sesuai dengan PP 125 bahwa perubahan pengalokasian terhadap program-program produktif dibicarakan sebelum pembahasan APBD perubahan. Maka kita harus bahas itu, dan tidak boleh diputuskan sepihak oleh eksekutif,” kata Djufri lagi.
Terakhir, Djufri menuturkan dari keterangan Sekretaris DPRD Banggai, Maksun Djaga telah dijadwalkan pertemuan itu pada hari Selasa, 6 September 2016 mendatang.(van)

About uman