Home » Politik » Tanpa Aminudin, Paripurna Sultim Dibatalkan
Tanpa Aminudin, Paripurna Sultim Dibatalkan
Sutrisno K. Djawa

Tanpa Aminudin, Paripurna Sultim Dibatalkan

LUWUK — DPRD Sulteng dikabarkan membatalkan paripurna penandatanganan rekomendasi persetujuan pembentukan daerah otonomi baru Sulawesi Timur (DOB Sultim). Kegiatan  yang mulanya teragendakan pada pukul 20.00 Wita Jumat (26/8) itu ditengarai ketidakhadiran Ketua DPRD Sulteng, Aminudin Ponulele yang hingga kini belum ditahu persis alasannya.
Sayangnya, saat dihubungi Sekretaris Tim Pembentukan Masyarakat Sultim Bersatu (TPMSB), Nadjib Lapalanti tak kunjung merespon konfirmasi wartawan. Begitupula dengan sejumlah aleg DPRD Sulteng, tak satupun dapat dimintai keterangannya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, beberapa hari lalu sejumlah masyarakat kabupaten Poso menggelar aksi turun kejalan. Dikabarkan, demo tersebut sebagai bentuk komplain direstuinya pembentukan DOB Sultim dengan calon ibu kota provinsi di kota Luwuk, kabupaten Banggai.
Poso yang diketahui mengincar posisi tersebut kemudian bereaksi dan menegaskan bahwa daerahnya harga mati harus menjadi ibu kota provinsi Sultim kedepan. Padahal, sejumlah elit pemerintah di Poso telah menjelaskan kepada massa tentang alasan atas persetujuan tersebut yang notabene sesuai dengan koridor perundang-undangan.
Diantaranya, ketika Poso dimasukan dalam wilayah cakupan Sultim maka tidak relevan karena wilayah administrasi pemekaran lebih luas ketimbang provinsi induk (Sulteng,Red). Selain itu, secara administrasi kabupaten Poso tak masuk dalam wilayah timur provinsi Sulteng.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Sutrisno K Djawa menyatakan, alasan tersebut sangatlah rasional jika dikaji secara rinci berdasarkan rujukan perundang-undangan. karenanya dia menilai tindakan yang dilakukan segelintir pihak di Poso tak berdasar.
“Sudah benar apa yang dikatakan bupati Poso. Hanya saja kami khawatir ketidakhadiran Aminudin, kerja Pansus serta paripurna pertama hanya bagian yang bertujuan menina bobokan masyarakat Sultim. Buktinya hingga saat ini kabarnya rekomendasi Sultim belum diteken,” ungkap wakil Rektor II ini, Senin (29/8).
Untuk mendesak sikap DPRD Sulteng, menurutnya, Pokja Sultim dibawah komando Hasrin Rahim telah menyiapkan senjata, yakni mengajukan permohonan eksekusi poin putusan PTUN Palu. Dia juga mengaku menerima informasi, sejumlah mahasiswa di ibu kota Sulteng asal Sultim akan menduduki kantor DPRD sebagai upaya mempresure ditandatanganinya rekomendasi persetujuan oleh Aminudin Ponulele.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Sulteng, Ismail Yunus optimistis pasca dituntaskannya pembahasan Pansus maka tak ada lagi faktor yang mampu mempengaruhi pembatalan persetujuan Sultim. Sekalipun hasil rapat Pansus bertolak belakangan rekomendasi pembentukan DOB Sultim harus tetap dikeluarkan.(tr-53)

About uman