Home » Berita Utama » SK Diperpanjang, Dana KNPI Bisa Cair
SK Diperpanjang, Dana KNPI Bisa Cair
Suasana hearing dana hibah DPK KNPI Banggai di kantor DPRD Banggai berjalan alot, Jumat (19/8) kemarin. Tampak Wakil Ketua DPK KNPI Banggai, Abdul Ukas saat memberi argumen dihadapan Komisi III DPRD Banggai.

SK Diperpanjang, Dana KNPI Bisa Cair

LUWUK-Pemerintah Kabupaten Banggai akan segera mencairkan dana hibah KNPI Kabupaten Banggai tahun anggaran 2016. Tapi, ada syarat yang harus terpenuhi, yakni adanya surat keputusan (SK) tentang perpanjangan kepengurusan dari DPD KNPI Provinsi Sulteng. SK perpanjangan pengurus itu dipastikan tidak mengganggu pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) organisasi biru-putih  yang  dijadwalkan tanggal 8 sampai dengan 10 September mendatang.
Lantas bagaimana dengan dana hibah KNPI Banggai tahun anggaran 2015 yang tidak sepersenpun direalisasikan? Saat membahas hal itu, hearing  dana hibah DPK KNPI Kabupaten Banggai yang dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Banggai Jumat (19/8), langsung berjalan alot.
Itu setelah Ketua Komisi III DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) memberikan kesempatan pertama kepada Wakil Ketua I DPK KNPI Banggai, Andhy Nazar.
Anaz sapaan akrabnya menjelaskan,  KNPI telah memasukkan proposal dana hibah kepada Pemda Banggai tanggal 27 Agustus 2015. Ia menduga karena  agenda Pilkada, anggaran tak dicairkan. Tapi itu, kata dia, tidak membuat kegiatan KNPI vakum. Ketua DPK KNPI Banggai, Batia Sisilia Hadjar tetap menggerakkan organisasi itu sekalipun merogoh kocek pribadi. Belakangan terkuak  dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bahwa dana hibah KNPI Banggai 2015 sudah terealisasi.
Bahkan informasi merebak dana itu telah dialihkan ke tempat lain. Bendahara DPK KNPI Banggai, Muhtar Kantu, menambahkan,     tanggal 11 Nopember 2014, pihaknya memasukkan proposal kepada bupati untuk anggaran hibah tahun 2015. Karena tak kunjung cair, Muhtar  mengcroscek langsung pada DPKAD Banggai. Tapi, hingga tahun 2015 dana hibah itu tak kunjung cair. Anehnya dalam LKPD yang ditanda-tangani bupati Banggai Herwin Yatim, dana hibah KNPI terealisasi sebesar Rp750 juta.
“Dana hibah KNPI tahun 2015 sebenarnya Rp350 juta. Tapi yang tertera di LKPD Rp 750 juta bahkan tertulis terealisasi. Lantas kemana dana itu? tanya Muhtar. Ada beberapa hal yang menjadi bahan kritikkan Muhtar. Pertama, alasan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Banggai Hamka Dari yang menyebut laporan dana telah terealisasi itu hanyalah  kesalahan ketik. Kedua, LKPD itu disebut masih sebuah rancangan
perda.  Muhtar juga menyoal statemen Kanpora Banggai, Ikhsan Panrelly yang menyebut pencairannya nanti direalisasikan pada kepengurusan baru. “Kami masih legal. Belum ada karateker yang diturunkan KNPI Sulteng. Lagi pula kapan Kanpora Banggai mengklarifikasinya pada kami,” tanya Muhtar.
Pada hearing yang juga dihadiri personil Komisi III DPRD Banggai, Masnawati Muhammad, Syafruddin Husain, Djufrie Diko, Yery Sudara dan Su’dan Latjeno itu tidak tampak kehadiran Kepala DPKAD Kabupaten Banggai, Imran Suni. Dia hanya diwakili oleh Hamka Dari.
Kepala Bidang Akuntansi DPKAD Banggai  itu menjelaskan BPKAD bertugas menyusun semua laporan keuangan SKPD. Ada tujuh jenis yang disajikan, yakni enam laporan bersifat kuantitatif dan satunya bersifat narasi. “Ini adalah ringkasan laporan SKPD,” jelas Hamka.
Karena itu adalah produk BPKAD makanya kata Hamka pihaknya langsung mengcrosceknya. Karena laporan dibuat secara manual, maka terjadi pergeseran angka. Apalagi dalam membuat laporan itu selain keterbatasan SDM, juga diselesaikan dalam kerja lembur, dua malam.  “Terjadi kesalahan pengetikan. Olehnya  kami mohon maaf,” kata Hamka. Terkait  tidak cairnya dana hibah KNPI, Ia menjelaskan prosedur tetap pencairan anggaran hibah.
“Dan Nopember 2015, kita diaudit untuk dana bansos dan hibah,” tambah Hamka.
Kepala Kanpora Banggai, Ikhsan Panrelly mengatakan, pihaknya menerima surat disposisi bupati Banggai. Ada dua lembaga yang diverifikasi, yakni KONI dan KNPI Banggai. Khusus untuk KNPI jelas Ikhsan, kepengrusannya berakhir 7 Desember 2015. Ikhsan mengakui ada perpanjangan kepengurusan dari KNPI Sulteng selama tiga bulan setelah ditetapkan. Itu artinya, tanggal 10 Maret ditetapkan, maka tanggal 10 Juni berakhir masa perpanjangan kepengurusan. Dengan demikian tekan Ikhsan, Kanpora Banggai
tidak bisa mencairkan, sebelum pelaksanaan Musda KNPI Banggai. “Ini jadi persyaratan utama dari dana hibah,” kata Kakanpora Banggai.Sementara itu, Wakil Ketua DPK KNPI Banggai, Abdul Ukas menyorot penjelasan BPKAD. Dikatakannya, dengan raibnya dana Rp750 juta, apakah bisa ditolerir dengan kata maaf dan salah ketik. Seharusnya kata Ukas, dengan tujuh kriteria dalam menyusun LKPD tidak terjadi kesalahan. Apalagi itu adalah dokumen negara. “Ini bukan di dalam musallah, lantas dengan mudah harus mengatakan maaf karena salah ketik,” kata Ukas.
Sekretaris Komisi III DPRD Banggai, Masnawati Muhammad berpendapat, jika disandingkan  LKPD dan penjabaran realisasi tahun 2015 semua penerima hibah bergeser. “Memang kesalahannya kecil, tampak dampaknya yang ditimbulkan besar,” nilai Masnawati.
Kalau saja tekan politisi Partai Gerindra ini, kesalahan pencatutan angka rupiah terjadi pada penjabaran realisasi, maka indikasi pelanggarannya kuat. Tapi di dalamnya tertuang dana hibah KNPI Rp350 juta dan realisasinya nol. “Jika baca sekilas, ada indikasi korupsi. Tapi setelah dicermati penjabarannya tidak ditemukan korupsi,” jelas Masnawati.
Kesalahan sebagai bentuk manusiawi ini lanjut dia bisa ditolerir. Akan tetapi kedepan peristiwa seperti ini hendaknya tidak terulang lagi. “Ini jadi catatan kritikkan buat eksekutif,” ucapnya. Mestinya sambung dia, eksekutif harus proaktif. Misalnya, dengan menghubungi  pihak penerima dana hibah. Sebutkan kalau ada persyaratan yang belum lengkap. “Kan ironis
dana Rp350 juta itu harus mengendap di silpa. Mendingan dibangunkan riol sehingga rakyat bisa menikmatinya,” katanya.
Usai hearing, anggota Komisi III DPRD Banggai, Djufrie Diko berujar, DPK KNPI Banggai harus memperpanjang SK kepengurusannya, dengan demikian dana hibah untuk tahun anggaran ini bisa dicairkan. “Itu sudah menjadi syarat mutlak bagi penerima dana hibah,” terang politisi PAN ini.
Sementara itu, Abdul Ukas menegaskan untuk dana hibah KNPI tahun anggaran 2015, masih akan dibahas secara internal organisasi. Sedang dana hibah 2016, Kanpora akan merealisasikan, dengan syarat diperpanjang SK KNPI Banggai. “Kami akan berkoordinasi dengan KNPI Sulteng,” kata Ukas, sembari menginformasikan bahwa untuk Musda KNPI Banggai tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditentukan, yakni 8 sampai dengan 10 September 2016. (yan)

About uman