Home » Berita Utama » Hari Ini Hearing Dana Hibah KNPI
Hari Ini Hearing Dana Hibah KNPI
Wakil Ketua I DPK KNPI Kabupaten Banggai, Andhy Nasar menyerahkan surat berperihal permohonan RDP tentang dana hibah KNPI Banggai tahun 2015 kepada Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang di kantor DPRD, Kamis (18/8).

Hari Ini Hearing Dana Hibah KNPI

LUWUK- Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang bergerak cepat menindaklanjuti laporan DPK KNPI Kabupaten Banggai. Sehari setelah surat aduan terkait dana hibah tahun 2015 yang diduga raib, politisi Golkar itu langsung mengagendakan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (19/8) hari ini.
“Tadi (kemarin) pagi sekitar pukul 10.00 wita kami dan pengurus KNPI lainnya menemui Ketua DPRD Banggai. Dan pak ketua langsung merespon surat itu dengan menggagendakan hearing,” kata Wakil Ketua I DPK KNPI Kabupaten Banggai, Andhi Nazar kepada Luwuk Post, Kamis (18/8) kemarin.
Rencananya, RDP itu dilaksanakan besok (hari ini) pukul 14.00 wita. “Pak Ketua melalui Sekwan telah melayangkan surat kepada sejumlah pihak terkait atas persoalan dana hibah KNPI Banggai. RDP itu akan dilaksanakan ba’da salat Jumat,” kata Andhi.
Sebelumnya, Bendahara DPK KNPI Kabupaten Banggai, Muhtar Kantu telah menemui Ketua DPRD Banggai dengan melaporkan secara lisan tentang dana hibah KNPI Banggai sebesar Rp750 juta, dimana dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bupati Banggai tahun 2015 tertulis telah terealisasikan. Kenyataannya KNPI Banggai tidak sepersenpun menikmati dana hibah itu.
“Karena itulah sehingga Ketua DPRD Banggai meminta kepada KNPI untuk melayangkan surat secara kelembagaan kepada legislatif,” kata Anaz. Dan pada malam harinya lanjut Anaz, seluruh pengurus DPK KNPI Banggai menggelar rapat membahas permintaan ketua dewan itu. “Dan hari ini surat itu sudah kami antar dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Banggai,” ucap Anaz.
Muhtar Kantu mengaku telah bertemu dengan Sekwan Banggai, Machsun Djaga. “Tadi saya juga sudah bertemu pak Sekwan,” kata Muchtar. Hasil pembicaraan itu, Sekwan sudah melayangkan surat kepada dua instansi yang akan dihadirkan pada RDP. Termasuk komisi III DPRD Banggai.
Dikonfirmasi via ponsel, Machsun membenarkan informasi itu. “Iya, besok (hari ini) akan dilaksanakan RDP. DPKAD dan Kanpora akan hadir, karena kami sudah melayangkan surat pada dua SKPD itu,” ujar Sekwan.
Bagaimana dengan KONI Banggai, mengingat angka rupiah dana hibah yang tertera dalam LKPD 2015 berbeda dengan anggaran yang telah direalisasikan? Machsun menjawab, memang KONI belum mengadukan persoalan itu. Tapi karena yang memimpin RDP langsung Ketua DPRD, maka kami juga mengundang perwakilan KONI. “Pak Ketua DPRD kan Ketua KONI. Makanya kami undang juga unsur KONI,” kata Machsun.

BERBOHONG
Tak hanya dana hibah tahun lalu yang dipersoalkan organisasi biru-putih itu. Kebijakan Kanpora Kabupaten Banggai yang tidak mencairkan anggaran DPK KNPI Banggai tahun 2016 juga dikritisi.
Pasalnya kata Muhtar Kantu, berdasarkan surat DPW KNPI Sulteng, kepengurusan DPK KNPI Banggai diperpanjang hingga Juni 2016. Alasan Kanpora Banggai tidak rasional. “Mereka (Kanpora) menyebut kepengurusan kami sudah berakhir. Nah, sementara KNPI Sulteng secara resmi telah memperpanjang kepengurusan hingga Juni,” kata Muhtar. “Copyan SK perpanjangan kepengurusan DPK KNPI Banggai sudah saya berikan kepada Kanpora. Tapi mengapa tidak mencairkan anggaran untuk pelaksanaan Rapimda dan Musda KNPI Banggai,” ucap Muhtar.
Yang lebih tidak bisa diterima dengan akal sehat lanjut Muhtar, Kanpora mengaku telah memverifikasi dan berkonsultasi dengan KNPI Banggai, sehingga kebijakan tidak mencairkan anggaran dilakukannya.
“Selama ini kami tidak pernah diverifikasi ataupun dikonsultasi oleh Kanpora, apakah langsung kepada Ketua atau jajaran pengurus lainnya. Ini kan sama dengan pembohongan publik,” tegas Muhtar. Lagi pula lanjut dia, keabsahan atau legalitas formal KNPI Banggai bukan berada pada Pemda. Akan tetapi ada pada satu tingkatan kepengurusan diatasnya dalam hal ini DPD KNPI Sulteng.

SALAH KETIK TAK RASIONAL
Sementara itu, Wakil Ketua DPK KNPI Banggai Bidang Litbang, Abd. Ukas menilai, persoalan dana KNPI yang diduga raib sangat tidak logis jika hanya dikatakan karena persoalan kesalahan pengetikan. Sebab, LKPD tahun anggaran 2015 merupakan dokumen negara yang tentunya verifikasinya sangat faktual.
“Nah kalau kemudian terindikasi bahwa ini cuma salah ketik dan hanya bisa dikatakan dengan permohonan maaf, saya kira ini juga tidak professional,” jelasnya.
Untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan tersebut, beberapa pengurus KNPI, Kamis (18/8) kemarin, melayangkan surat dan bertemu langsung dengan ketua DPRD Kabupaten Banggai. Mereka berharap, DPRD bisa menjembatani pihak KNPI dan bagian yang membidangi pencairan dana hibah KNPI tersebut.
“Dan alhamdulillah itu sudah direspon oleh ketua DPRD, dan langsung diagendakan. Kemungkinan, besok akan terjadi pertemuan hering antara pihak KNPI, kemuadian bidang keuangan yang dijembatani oleh DPRD,” pungkasnya.
Menurutnya, KNPI butuh klarifikasi yang profesional, karena angka dan jumlah dana hibah tersebut cukup. Ia berharap, persoalan tersebut bisa menjadi perhatian serius, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. “Saya pikir ini harus ditindaki dan diseriusi agar masyarakat tidak salah menafsirkan. Jujur saja bahwa di internal KNPI saat ini kita juga sudah mulai tumbuh benih-benih ketidak kepercayaan sesama internal karena persoalan itu, sehingga keuangan perlu meluruskannya,” jelasnya. (yan/and)

About uman