Home » Berita Utama » Lapas Harus Bebas Narkoba
Lapas Harus Bebas Narkoba
Narapidana Lapas Kelas IIB Luwuk, saat mendengar pembacaan pemberian remisi oleh Kepala Lapas JFK Johannes di gedung Aula Lapas, Rabu (17/8).

Lapas Harus Bebas Narkoba

LUWUK-Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, mengingatkan, narkoba dan obat obatan terlarang merupakan ancaman besar bagi bangsa. Karena itu pemerintah menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. “Langkah langkah pemberantasan narkoba harus berani, lebih komprehensif dan secara terpadu,” katanya.
Herwin menyatakan, selama ini Lapas dan Rutan disinyalir sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan melibatkan oknum pegawai sebagai kurir dan bandar narkoba. Untuk mendukung pencegahan peredaran narkoba, Ia mengingatkan instruksi MenkumHAM Nomor 02.OT.0301 Tahun 2016 tentang penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas dan implementasi SK MenkumHAM Nomor 10 tahun 2016, dalam upaya mewujudkan zero narkoba dan handphone (HP). “Karena itu petugas Lapas harus rutin memberikan pengawasan dan pembinaan kepada narapidana agar Lapas bebas narkoba dan HP,” harap Herwin.
Saat membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM, Herwin Yatim juga menyatakan, narapidana tetap memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Salah satu hak itu adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi). Remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.“Remisi dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, dan remisi akan memerbaiki kualitas hubungan antara narapidana dan keluarganya,” katanya.
Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi berkah bagi sejumlah narapidana yang dikurangi masa tahanannya. Rabu (17/8) kemarin, sebanyak 159 narapidana dari 209 penghuni Lapas Kelas IIB Luwuk mendapatkan remisi.
Dari 159 narapidana, pemotongan hukuman penjara 6 bulan sebanyak 2 orang, 5 bulan 7 orang, 4 bulan 22 orang, 3 bulan 42 orang, 2 bulan 35 orang, 1 bulan 51 orang. Sementara yang bebas sebanyak 2 orang yakni Anice dan Muhammad Rifki.
Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk, JFK Johannes, saat pembacaan remisi di hadapan unsur Forkopimda Kabupaten Banggai menyatakan, pihaknya mengusulkan remisi 179 narapidana, tapi yang diterima untuk mendapatkan remisi hanya 159 orang. “Sebanyak 15 napi masih menunggu SK Menteri Hukum dan HAM. Sementara 5 orang dibatalkan, karena melakukan pelanggaran tata tertib,” ungkapnya di Aula Lapas Kelas IIB Luwuk.
Dikatakan, 15 orang yang masih menunggu SK Menteri Hukum dan HAM (MenkuhHAM), Yasona Laoly, merupakan terpidana kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, ilegal logging dan ilegal oil.
Terpisah, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Kegiatan Kerja, Ihsan, saat ditemui awak media di ruangannya menyatakan, berdasarkan PP Nomor 99 tahun 2012, pemberian remisi dengan tindak pidana khusus merupakan kewenangan MenkumHAM. Kata dia, 15 narapidana yang diusulkan masih menunggu SK menkumHAM. Sementara 159 narapidana yang diberikan remisi adalah kewenangan Kantor MenkumHAM di Palu, karena hukuman pidana di bawah lima tahun.(awi)

About uman