Home » Berita Utama » Eksekusi Lahan Perlu Kehati-hatian
Eksekusi Lahan Perlu Kehati-hatian
Makmur Manesa

Eksekusi Lahan Perlu Kehati-hatian

LUWUK-Kuasa masyarakat Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Makmur Manesa meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Luwuk agar mengedepankan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian sebelum melakukan eksekusi tanah.
Makmur mengatakan, bahwa PN Luwuk telah menyatakan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada amar putusan Mahkamah Agung (MA). Amar putusan MA bukan menyatakan 6 hektar, tetapi menyatakan batas-batas. Oleh sebab itu PN Luwuk akan melaksanakan eksekusi bukan pada 6 hektar, tetapi berdasarkan batas-batas. “Nah batas-batas inilah yang masih perlu ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Agar proses eksekusi benar menurut hokum,” katanya.
Jika mengacu pada batas-batas, maka hasilnya bisa saja mendapatkan lokasi seluas 2 hektar, 4 hektar, 6 hektar bahkan bisa 15 hektar atau bisa berapa saja tergantung dalam penentuan batas-batas yang akan ditentukan di lapangan. “Luas atau ukuran yang akan diperoleh tergantung dimana meletakan titik-titik batas yang disebutkan dalam amar putusan MA,” jelas Makmur.
Makmur melihat batas-batas yang disebutkan dalam amar putusan MA adalah batas-batas jaman dahulu atau di era Belanda, yang jika disandingkan dengan kondisi terkini sangat sulit menentukan dimana letak titik batas-batas yang disebutkan dalam amar putusan dimaksud.
Misanya, batas yang menyebutkan kebun pandan dan hutan lolaro. Kebun pandan dan hutan lolaro kini sudah tidak ada. Bagaimana cara mengidentifikasi atau menentukan kebun pandan dan hutan lolaro yang dahulu itu apakah dengan mengira ngira saja? Tentu saja sambung Makmur tidak boleh. Jika menggunakan referensi sejarah dokumen apa yang akan digunakan atau kalau ada kesaksian siapa yang bisa jadikan rujukan kesaksian, termasuk bukti peta. “Lantas peta yang mana yang bisa kita pegang dan apakah menggunakan skala dan titik koordinat? Atau mengacu pada surat penjualan tanah jaman Belanda yang jadikan bukti kepemilikan Berkah Bakar. Dan semua itu perlu ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian,” kata Makmur.
Dalam pandangannya hutan lolaro lokasinya dari kantor DPRD sampai pada kompleks Dolog. Dan itu banyak yang mengetahunya. “Apakah dari situ penentuan batasnya, karena bicara hutan lolaro memang mencakup sampai kantor DPRD, bahkan lebih dari itu. Ataukah dari tempat kontener, ataukah dari gudang milik ko Ota? Ini perlu dipastikan secara sah dan meyakinkan,” tandasnya.
Soal batas Teluk Luwuk. Mungkin kita berasumsi lokasinya mulai dari pintu masuk pelabuhan sampai ke kantor DPRD. Tentu asumsi itu tidak boleh dipakai. Begitu pula batas yang menyebutkan perempuan keling dan Maasing. Kalau batas ini masih mudah mendapatkannya yaitu dengan mencari tahu mana tanah yang berasal dari perempuan Keling Masing. Lalu adalagi batas yang menyebutkan jurawe atau jurang. Apakah jurang yang dimaksud meliputi kompleks dari rumah makan Maros sampai kompleks gudang padi mas?” Sekali lagi ini semua perlu kecermatan dan kehati-hatian, karena batas dalam amar putusan MA menyebutkan batas jaman dahulu bukan batas keadaan sekarang,” jelas Makmur.
Selaku kuasa masyarakat Tanjung pihaknya sudah melakukan upaya hukum serta memersiapkan langkah hukum pasca eksekusi. Upaya hukum yang sudah kami lakukan sejak dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua PN Luwuk kami sudah melakukan gugatan perlawanan (derden verzet) dengan perkara terdaftar nomor 51 dan nomor 52.
Sedang upaya hukum yang akan ditempuh setelah pelaksanaan eksekusi yaitu dengan memasukan kembali perlawanan (derden verzet ) jika eksekusi itu telah mengambil hak milik orang.
Selain itu lanjut Makmur, pihaknya akan melakukan upaya hukum melalui PTUN dan komisi yudiasial (KY) terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan eksekusi.
Pihaknya sudah dan terus mengumpulkan beberapa bukti terkait dengan prosedur yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan eksekusi tanah di Tanjung yaitu adanya surat pemberitahuan kepada 248 orang yang bukan para pihak berperkara dan adanya tim terpadu untuk mendata objek eksekusi. Dimana hal tersebut diluar ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan eksekusi. Sebab prosedur eksekusi itu dimulai dari permohonan eksekusi dan memasukan data- data lapangan objek eksekusi oleh pemohon eksekusi, kemudian divalidkan melalui penetapan anmaning.
Pada tahapan anmaning inilah semua data divalidkan, termasuk pemberian teguran maupun jika terjadi perdamaian. Setelah proses anmaning, maka dikeluarkanlah penetapan eksekusi, berikut jadwal waktu pelaksanaan eksekusi. “Ketimpangan itulah yang akan kami PTUN kan, termasuk keabsahaan penentuan batas-batas juga akan kami masukan dalam materi gugatan di PTUN dan KY,” kata Makmur.
Sementara itu, Akademisi Unismuh Luwuk, Abdul Ukas Marzuki, SH, MH,  menilai meskipun pahit eksekusi adalah sebuah tindakan yang harus dilaksanakan. Hal ini karena   eksekusi  itu sendiri adalah  hal  menjalankan  putusan pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata maupun pidana. Di tambah lagi bahwa hak eksekusi memilki dasar hukum yang jelas di negara ini misalnya di atur pada Pasal 195 –  Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206  –  Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg tentang tata cara eksekusi secara umum atau Pasal  225  HIR/Pasal  259  R.Bg  tentang  putusan  yang  menghukum  tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
Selain itu putusan eksekusi adalah putusan atau perintah negara yang di keluarkan oleh lembaga negara dalam hal ini Pengadilan  sebagai representatif negara di depan rakyatnya, maka kewajiban dari pada perangkat-perangkat negara adalah mengamankan dan melaksanakan segala perintah negara tersebut sesuai dengan batas waktu tertentu. Karena apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka kita menganggap perangkat-perangkat negara gagal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai alat negara yang kewenangannya diberikan secara konstitusi oleh Negara. Selain itu negara akan kehilangan kewibawaanya di depan rakyatnya sendiri yang di akibatkan ketidak mampuan atau kegagalan daripada perangkat negara yang diberikan kewenangan oleha negara yang tidak mampu mengamankan perintah negara tersebut, hal ini juga akan merendahkan wibawa negara sebagai negara hukum. “Kalau misalnya terjadi hal-hal dalam rangka mencari solusi dari pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga tidak menimbulkan suasana menjadi gaduh, adalah hal yang wajar. Tetapi tidak serta merta hal tersebut membuat proses pelaksanaan eksekusi menjadi molor atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.
Sebab, kata dia, putusan eksekusi telah inckrah, dan menjadi juresprudenci yang harus di laksanakan dan ditaati. Jangan kemudian produk hukum dipolitisir sehingga rakyat menjadi tidak memiliki asas kepastian hukum. “Karena hal inilah salah satu sumber akan munculnya kegaduhan di tengah masyarakat yang sedang menunggu kepastian Hukum,” tandasnya. (yan/ris)

About uman