Home » Berita Utama » TKD Tidak Wajib
TKD Tidak Wajib
Syarifudin Tjatjo

TKD Tidak Wajib

LUWUK-Ketua Komisi 3 DPRD Banggai Syarifudin Tjatjo menanggapi rencana Bupati Banggai Herwin Yatim dan Wakil Bupati Mustar Labolo merealisasikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara sebagaimana janji pilkada 2015 lalu.
Ia menyatakan, pemerintah daerah idealnya harus  melahirkan kebijakan pembangunan  pada pemenuhan hajat hidup rakyat dan infrastruktur pendukungnya. “Alokasi anggarannya harus lebih cenderung pada pembangunan. Kalau soal alokasi anggaran tunjangan pada ASN itu tidak wajib,” tandas pria yang akrab disapa Om Arif ini, Selasa (9/8).
Ketua Harian DPD Partai Golkar Banggai ini juga menilai pemerintah daerah harus mengkaji kembali rencana pemberian tunjangan bagi ASN menyusul adanya pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. “Ini harus dipikir bersama, Anda tahu tahun ini belanja modal kita sangat sedikit dibanding belanja ASN. Untuk gaji saja sudah mencapai Rp 700 miliar belum belanja lainnya yang bersentuhan dengan pegawai. Jadi, tunjangan bagi ASN itu tidak wajib karena saat ini masih rakyat yang paling membutuhkan perhatian pemerintahan,” tuturnya.
Seperti diketahui dari total APBD tahun 2016 sebesar Rp. 1.785.841.357.106,00. Belanja untuk ASN sudah mencapai Rp 764,62 miliar sudah termasuk gaji yang diterima selama setahun. Sementara kebijakan anggaran untuk kepentingan publik sangat kecil sekira Rp726,52 miliar yang dibagi dua yakni, belanja pengadaan barang jasa dan belanja modal. (bd)

About uman