Home » Politik » Usia Jadi Faktor Penentu Plt
Usia Jadi Faktor Penentu Plt
Harsono Moidady

Usia Jadi Faktor Penentu Plt

LUWUK — Dualisme persepsi antara dua kubu kader beringin rindang terkait penempatan Plt Ketua DPD II Golkar saat musyawarah daerah (Musda) nanti memang membingungkan.
Terkait itu, Sekretaris DPD II Golkar Banggai Kepulauan (Bangkep), Harsono Moidady yang ditanya akankah kepengurusannya dijabat Plt guna mempersiapkan pelaksanaan Musda, langsung menepisnya. Ditegaskan Potik –begitu Harsono disapa-, Plt tidak bersifat wajib untuk seluruh kepengurusan Golkar.
“Tidak seperti itu, kami di Bangkep tak akan dijabat Plt,” tegasnya, Kamis (4/8).
Mengapa? Harsono menjelaskan, dalam petunjuk organisasi (PO) dan Juklak nomor 5 partai Golkar terbaru hasil Munaslub Bali tahun ini, Plt hanya berlaku untuk kepengurusan yang dipimpin kader berusia senja.
“Kalau ada yang menganggap akan ada Plt di sejumlah kabupaten di Sulteng, saya rasa mereka mungkin merujuk pada kondisi kepengurusan DPD I yang kini telah dijabat Plt. Tapi bukan berarti di daerah lainnya akan seperti itu,” terang Harsono.
Pada aturan partai terbaru disebutkan bahwa pimpinan kepengurusan Golkar maksimal berusia 65 tahun. Atas dasar itu, Aminudin Ponulele yang telah melebihi batas usia sebagai Ketua DPD I Golkar Sulteng posisinya kini dijabat Plt (Pelaksana tugas,Red).
“Seperti itu aturan terbarunya. Bukan hanya di provinsi, untuk Sulteng kepengurusan Golkar kota Palu dan Donggala juga telah dijabat Plt, alasannya karena faktor usia, sedangkan untuk Kabupaten Donggala mantan ketuanya tercatat sebagai pimpinan salah satu BUMD, Golkar tikda membenarkan ada yang merangkap jabatan,” katanya.
Karena itu, adalah keliru jika kemudian Golkar Bangkep nantinya dijabat Plt mengingat usia Lania Laosa (ketua definitif,Red) masih terpaut 49 tahun. Hal itu, menurutnya, juga berlaku untuk Kabupaten Banggai.
“Kalau tidak salah usia Ketua Golkar Banggai, Samsulbahri Mang saat ini adalah 52 tahun, masih bersyarat. Tapi maaf, saya tidak masuk pada arah pembicaraan itu, karena soal Golkar Banggai sepenuhnya menjadi wewenang pengurusnya serta DPD I. Pada dasarnya faktor itu bertujuan agar sistem kaderisasi Golkar berjalan,” tutur Potik.
Ditambahkannya, sejumlah item aturan lain yang menjadi syarat kader mencalonkan ketua di Musda nanti diantaranya, untuk kepengurusan kabupaten/kota minimal berijazahkan lulusan D3, sedangkan provinsi minimal lulusan S1. Selain itu, tidak memiliki hubungan kekeluargaan suami, isteri atau anak dengan anggota dewan dari partai Golkar.
“Itu sejumlah syarat seorang kader mencalonkan ketua partai di Musda nanti. Bahkan saat Rapimnas belum lama ini, instruksi DPP agar PO dan Juklak terbaru tersebut diimplementasikan,” pungkasnya.(tr-53)

About uman