Home » Metro Luwuk » Mustapa : Eksekusi Bukti Kepastian dan Penegakan Hukum
Mustapa : Eksekusi Bukti Kepastian dan Penegakan Hukum
Mustapa Patiwael

Mustapa : Eksekusi Bukti Kepastian dan Penegakan Hukum

LUWUK– Kuasa Hukum Eksekusi Tanah milik Berkah Albakkar, Mustapa I Patiwael, SH menyatakan, apa yang telah ditempuh olehnya merupakan tugas profesi sebagai advokat dalam upaya menyelesaikan status kepastian hukum. Khususnya menyangkut kepemilikan tanah di Tanjung, Kelurahan Karaton, yang telah sekian lama terkatung-katung tanpa kejelasan.
Kata dia, dalam eksekusi tersebut, bukan ingin mengambil hak orang, akan tetapi ingin menempatkan status kepemilikan yang sah, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/PDT/G/1996/PN.LWK, tanggal 8 Juli 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/PDT/1996/PT.PALU, tanggal  15 Januari 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2351/K/Pdt/1997 tanggal  02 Juni 1999 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 655/PK/Pdt/2000, tanggal 13 Oktober 2003.
“Mari sama-sama menghormati Keputusan lembaga peradilan,” tuturnya.
Menurut Mustapa, siapapun dia dan bentuk apapun dia harus taat dan tunduk terhadap putusan, karena keputusan tersebut dari awal hingga akhir tidak satupun yang mengalahkan kepemilikan akan hak Berkah Albakkar, akan tetapi semuanya dimenangkan Berkah Albakkar.
Ia mengaku, pihaknya sudah mengkaji secara matang akan posisi hukum dalam eksekusi ini agar kiranya dari pengajuan hingga pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lancar dan tidak ada satupun yang dirugikan. Eksekusi merupakan hutang peradilan yang harus dilaksanakan agar pihak yang telah berperkara mendapatkan kepastian hukum.
“Kami selalu berupaya membangun komunikasi dengan semua unsur terkait, agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang menempati lahan/objek eksekusi,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh pihak pemohon agar dapat bermusyawarah.  Jebolan Unismuh Luwuk ini menegaskan, pihaknya menghormati upaya hukum yang dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan dalam eksekusi ini.
“Silahkan melakukan upaya hukum yang dibenarkan oleh ketentuan hukum, janganlah selalu membangun opini yang membingungkan publik, mari sama-sama kita uji melalui peradilan,” katanya.
Hanya saja, menurut dida, sangat disayangkan jika nanti dalam berperkara yang pada akhirnya pengadilan akan menolak upaya hukum tersebut, karena bagaimana mungkin perkara yang telah diakhiri dengan putusan PK inkrah dan tidak ada lagi upaya hukum di atasnya, bisa dikabulkan gugatannya? Jika hal itu terjadi, menurut Mustapa, maka itu dinamakan tidak ada kepastian hukum.
“Kami sebagai pengacara sedikitpun tidak akan mengintervensi pengadilan, tetapi kami yakin tidak akan mungkin hakim mengabulkannya, hakim tidak akan mungkin merusak marwah Mahkamah Agung, karena hakimlah penentu keadilan,” terangnya.
Ia menjelaskan, tidak satupun ketentuan hukum yang membenarkan perlawanan eksekusi melalui Derden Verzet, karena Derden Verzet tidak dibenarkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagi terhadap putusan PK inkrah yang merupakan upaya hukum terakhir/upaya hukum luar biasa.
“Coba dibayangkan, jika itu terjadi maka dimana letak kepastian hukum, karena pasti tidak akan ada akhirnya suatu perkara di negeri ini,” jelasnya.
Lanjutnya, upaya hukum terhadap eksekusi hanya bisa dilakukan melalui perlawanan pasca eksekusi, dengan ketentuan harus terpenuhi syarat formil yang dibenarkan dalam hukum acara perdata.
“Tanpa ketentuan tersebut, yakinlah bahwa, perlawanan terhadap eksekusi pasti akan ditolak,” katanya.
Mustapa mengatakan pihaknya menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan selalu memberikan waktu untuk bermusyawarah. Apakah melalui perantara mereka sebagai pengacara, ataupun langsung ke klien sebelum tiba waktu eksekusi.
“Jangan terprovokasi dengan pihak yang tidak jelas statusnya, apalagi pihak-pihak tersebut hanya ingin memanfaatkan situasi,” tandas Mustapa.(awi)

About uman