Home » Politik » Komisi 1 Mulai Bahas Rencana Pembangunan BLK
Komisi 1 Mulai Bahas Rencana Pembangunan BLK
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Winancy Ndobe saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Nakertrans Usmar Mangantjo, Kepala Bidang Pertanahan Setda Banggai serta sejumlah anggota Komisi 1, Kamis (4/8).

Komisi 1 Mulai Bahas Rencana Pembangunan BLK

LUWUK-Menindaklanjuti rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten Banggai oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Komisi 1 DPRD Banggai langsung menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Nakertrans Banggai serta Bidang Pertanahan Setda Banggai. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1, Winancy Ndobe itu membahas bagaimana mekanisme pemenuhan syarat agar dapat diberikan bantuan pembangunan BLK dan perlengkapannya, termasuk lahan sebagai tempat mendirikan bangunan tempat latihan kerja.
Kadis Nakertrans, Usmar Mangantjo mengungkapkan hasil konsultasi yang dilakukannya bersama anggota DPRD ke kementerian sudah mendapatkan lampu hijau. Dimana, pemerintah pusat siap mengucurkan anggaran untuk pembangunan balai latihan kerja, hanya saja kebutuhan akan lahan harus segera dipenuhi. Usmar menjelaskan sejatinya rencana kementerian itu sudah ada sejak tahun 2014-2015, bahkan pihaknya juga sudah pernah mendiskusikan dengan bagian pertanahan setda Banggai dan Bapenas Jakarta. Hanya saja, saat itu terjadi moratorium sehingga tidak terlaksana. Terkait kunjungan kerja, pekan lalu bersama anggota DPRD, saran dari kementerian pembanguna itu masih bisa dilaksanakan namun pemerintah daerah harus bisa menyerahkan aset berupa lahan dan BLK yang ada untuk dikelola pemerintah pusat. “Kalau nanti usulan ini disepakati bersama dalam hal ini bupati dan DPRD maka surat penyerahan aset itu akan diantarkan langsung ke provinsi,” tuturnya, Kamis (4/8).
Tak hanya itu, Usmar juga menjelaskan jika nantinya lahan yang dibutuhkan sekira 3 hektar terealisasi maka tahun 2017, pembangunan BLK sudah akan dilakukan. Sementara itu, perwakilan dari bidang pertanahan setda Banggai mengungkapkan dalam hal pelepasan aset membutuhkan mekanisme yang panjang. Meski begitu semua bisa dilaksanakan ketika semua pihak sepaham. Hanya saja, terkait kebutuhan akan lahan, Ia membutuhkan data mengenai syarat lahan yang ada. Seperti misalkan harus dekat dengan areal pertanian atau perkebunan ataukah ada syarat yang lain.  Mendengar itu, Usmar sempat mengungkapkan mengingat pentingnya pembangunan balai latihan kerja itu, maka Ia berharap mekanisme yang ada bisa dilewati dulu. Terpenting, bantuan pemerintah pusat itu bisa sampai ke kabupaten Banggai. “Pada intinya semua sepakat dibangunkan balai latihan kerja tapi kita harus mempertimbangkan lagi untuk pelepasan asetnya. Apakah itu disepakati atau tidak. Boleh kita ba akal asal masuk akal,” tutur Sekretaris Komisi 1, Bachtiar Pasman.
Senada dengan itu, Suharto Yinata, Wakil Ketua Komisi 1 mengatakan pembangunan balai latihan kerja sangat penting bagi daerah ini. Mengingat, investasi yang masuk cukup banyak. Tapi daerah ini tidak memiliki tenaga terampil. Sehingganya, dengan adanya rencana itu harus mendapat dukungan penuh. Agar rakyat kabupaten Banggai tidak jadi penonton di daerahnya sendiri. Tapi bisa tampil sebagai tenaga terampil dan mampu bersaing di lingkungan kerja perusahaan migas.
Belum jelas bagaimana hasil akhirnya dari pertemuan itu, hanya saja dari arah pembicaraan semua sudah sepakat. Tinggal menunggu keputusan final terkait pelaksanaan beberapa mekanisme seperti pengadaan tanah dan pelepasan aset.(van)

About uman