Home » Politik » Timses “Sok” Protokoler, Akademisi Gerah
Timses “Sok” Protokoler, Akademisi Gerah
Kisman Karinda

Timses “Sok” Protokoler, Akademisi Gerah

LUWUK—Euforia Pilkada 2015 tampaknya masih menyisahkan serpihan. Bukan lagi persoalan menang atau kalah melainkan keberadan tim sukses (timses) Win-Star yang gila peran diinternal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai.
Demikian ditegaskan akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Kisman Karinda, Rabu (28/7). Penilaian minor itu bukan tanpa alasan. Contoh kasus yang ditemuinya serta sharing pengalaman antar akademisi kampus hijau, pergerakan timses seperti telah menjadi protokoler bupati dan wakil bupati di pemerintahan. Hal itu yang kemudian membuat kalangan intelektual merasa gerah.
“Belum lama ini kami meminta kesediaan bupati melepas mahasiswa KKN. Pak Bupati sih welcome, tapi anehnya justru timses yang kelihatan membatasi ruang gerak bupati. Masih asyk berbincang salah seorang timses langsung memotong sambil mengarahkan supaya berurusan denganya,” kesal Kisman.
Sesungguhnya, kata Kisman, masalah tersebut tak perlu dipersoal selagi timses tahu menempatkan peran di ruang-ruang tertentu. Sebab, ketika Herwin Yatim dan Mustar Labolo resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, maka ke duanya telah menjadi pimpinan daerah bagi seluruh rakyat Kabupaten Banggai.
“Kepala daerah bukan hanya milik timses. Saya khawatirkan masalah ini nantinya berdampak buruk pada citra pemerintahan, mau menemui pimpinan daerah di kantor bupati masyarakat seperti diperhadapkan dengan barisan pagar-pagar timses untuk bisa lolos,” keluhnya.
Meski begitu, dia mengaku masih berbaik sangka karena menganggap kondisi tersebut memang merupakan serpihan euforia Pilkada. Namun sangat disayangkan jika kemudian masyarakat awam berpersepsi bahwa seperti itulah kondisi ruang pemerintahan di masa Win Star. “Kami sadar bahwa itu bukanlah atas perintah bupati ataupun wabup, tapi bagaimana dengan masyarakat yang hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut?,” tanya dia.
Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan ini menilai, hal itu sebaiknya jangan terpelihara karena membahayakan pemerintah kedepan. “Bahaya karena timses terkait tidak dibekali dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan dibidang protokoler atau jabatan lain dipemerintahan,” tuturnya.
Tak hanya itu, fakta dilapangan terdapat pihak-pihak yang mengungkit-ungkit pertarungan Pilkada dimana saat itu gejolak politik terasa masih begitu kental. Hal itu terjadi antara dapil atau wilayah pro Win Star dan yang tidak didominasi kemenangan paslon nomor urut 3 tersebut.
“Lagi-lagi kami sadari itu bukan keinginan bupati dan wabup. Saya rasa masalah itu sudah kadaluarsa, janganlah menggiring opini ke masa lalu yang tak ada gunanya. Karena sangat banyak yang harus dibenahi, kerja-kerja pro rakyat selalu menunggu sentuhan pemerintah. Entah itu pendukung atau bukan, jangan egois, karena bupati dan wabup adalah pimpinan seluruh elemen masyarakat,” tekannya.
Namun Kisman memprediksi, dimasa resuhfle tahun 2017 mendatang akan terjadi penyaringan timses karena mau tidak mau akan ada kepentingan yang tak terakomodir.
Kisman mengklaim, kritikan tersebut merupakan warning agar kedepan pemerintah tidak terlena dan ikut-ikutan berada dalam fase kadaluarsa.
“Kepada bupati dan wabup sebaiknya menghindari bisikan-bisikan ghaib yang sarat kepentingan serta bersifat tendensius. Jadilah pimpinan yang mengayomi dengan bekerja sesuai tupoksi. Implementasikanlah komitmen membangun daerah dengan merangkul seluruh lapisan masyarakat demi terlaksananya visi misi,” serunya.
Kisman tak lupa mengingatkan, “Jangankan bupati, selevel presidenpun (Abdurrahman Wahid,red) bisa lengser dari jabatannya akibat bisikan ghaib,” pungkas Wakil Dekan III Fisip ini.(tr-53)

About uman