Home » Politik » Realisasi Dana Pembinaan Parpol Sesuai Regulasi
Realisasi Dana Pembinaan Parpol Sesuai Regulasi
Hardy Najoan

Realisasi Dana Pembinaan Parpol Sesuai Regulasi

LUWUK—Tak ada yang salah dari proses realisasi dana pembinaan bagi partai politik (parpol) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Pasalnya, dari sejumlah data persyaratan administrasi yang diajukan parpol ke BPKAD, seluruh rincian yang di atur dalam Undang-undang selama ini telah terpenuhi.
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) misalnya, di proposal tersebut masing-masing parpol mempresentasikan kegiatan-kegiatan bersifat pendidikan politik ditambah rincian pengeluaran operasional.
Kasubid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan BPKAD, Hardi Najoan menegaskan, dalam hal ini pihaknya hanya menyiapkan dan mencairkan anggaran ketika seluruh persyaratan administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 telah terpenuhi.
“Terkait masalah itu kami berpatokan pada regulasi tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan paprol. Ketika seluruh persyatan telah diajukan serta telah berdasarkan mekanisme yang diatur kami berkewajiban mencairkan. Urusan apakah terdapat temuan, itu gawean BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red),” jelas Hardy, Kamis (28/7).
Karena itu, adalah keliru kata Hardy jika pihaknya harus berbicara mengenai teknis penggunaan atau pengelolaan anggaran oleh parpol serta laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi sorotan sejumlah pihak.
“Kalau berdasarkan persyaratan yang diajukan seluruh parpol telah mengimplementasikan peruntukan dari anggaran tersebut, yakni 60 persen untuk pendidikan politik sedangkan sisanya untuk operasional. Dalam membenarkan itu kami hanya melihat dari persyaratan yang diajukan, artinya kami hanya bekerja diruang-ruang yang menjadi tupoksi BPKAD,” tutur Ahok –sapaan akrabnya-.
Meski begitu, dalam mencairkan anggaran segar tersebut BPKAD tidak bekerja sendirian, melainkan harus melibatkan peran BPK dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ketika di instansi terkait telah menyatakan fix, maka setelah tahap verifikasi yang dimotori tim gabungan dari BPKAD, Kesbangpol dan BPK pencairan dana direalisasi.
Adapun mengenai item kegiatan dibalik anggaran tersebut, terkait pendidikan politik parpol dominan mengalokasikannya untuk rapat pengurus kabupaten serta konsolidasi melibatkan pengurus kecamatan, desa atau kelurahan. “Pengurus Kabupaten dapat merangkul kadernya dari seluruh tingkatan kepengurusan atau simpatisan dalam hal konsolidasi atau sosialisasi mengenai hal-hal yang bisa memberikan pendewasaan politik kepada masyarakat. Tidak harus berkampanye seperti saat momentum Pilkada ditengah-tengan masyarakat, melalui konsolidasi diharapkan para kader bisa menindaklanjuti materi pendidikan politik kepada masyarakat di sekitarnya,” harap Ahok.
Sedangkan untuk operasional, selain biaya transportasi juga digunakan untuk pemeliharaan fasilitas sekretariat, ATK dan lain sebagainya. “Tidak masalah, karena regulasinya tidak melarang itu. Yang dilarang adalah ketika ada undangan kegiatan di pengurus pusat misalnya, pengurus daerah yang berangkat menggunakan dana pembinaan dari APBD, lalu di pusat DPP memberikan uang saku yang bersumber dari APBN, itu tidak bisa,” tekan dia.
Pada dasarnya, Imbuh Hardy, kebijakan pemerintah tersebut bertujuan agar parpol dapat membantu mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembina, sedangkan parpol adalah pilar utama dalam melakukan itu. “Kami hanya membantu pendanaan, karena bukan ruang pemerintah untuk masuk terlau jauh mengurusi masalah politik,” tukasnya.
Belakangan, sejumlah pihak menyoroti implementasi peruntukan dana pembinaan parpol karena disinyalir tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan asumsi terjadi akal-akalan LPJ oleh parpol yang nyaris tak tercium BPK. Kondisi itu beranjak dari kondisi dilapangan dimana tidak terjadi transparansi pengelolaan anggaran diinternal parpol.
“Sangat jarang ditemui kegiatan parpol yang bersifat memberikan pendidikan politik kepada kader yang kemudian diteruskan ke masyarakat. Mungkin karena kurang terpublikasi atau memang tidak pernah dilakukan, padahal setiap tahun anggaran ini cair,” tanya pengamat politik Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kisman Karinda beberapa waktu lalu.
Jika persepsi itu benar, maka sebaiknya pemerintah melibatkan tim khusus untuk memonitoring langsung implementasi anggaran daerah tersebut. “Tapi kalau memang parpol telah melaksanakanannya berarti tinggal masalah maksimal atau efektivitas dari kegiatan itu sendiri,” pungkasnya.(tr-53)

About uman