Home » Berita Utama » Pembahasan APBDP Terancam Molor
Pembahasan APBDP Terancam Molor
Sukriyadi Lalu

Pembahasan APBDP Terancam Molor

LUWUK–Penyederhanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa memicu keterlambatan pembahasan APBDP 2016 dan APBD 2017. Kondisi itu bisa saja terjadi jika pemerintah daerah (pemda) lambat menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Sukriyadi Lalu mengungkapkan, sebenarnya KUA-PPAS APBDP 2016 sudah selesai, tetapi belum difinalkan. Sebab, ketika SKPD dimerger atau pun berganti nama berdampak pada postur penganggaran. “Karena isu merger SKPD terganggu pada penganggaran,” ujar Sukriyadi, Kamis (28/7).
Sukriyadi menjelaskan, usulan program memang sudah tuntas, tetapi postur SKPD belum disesuaikan dengan SKPD yang akan dimerger. Sehingga jika lambat disikapi akan memengaruhi pembahasan APBDP 2016 dan APBD 2017. “Ini masih mengakomodir kondisi SKPD sekarang, ketika merger seluruh program mesti menyesuaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Banggai, Djufri Diko menjelaskan, jika dalam dokumen APBDP 2016 atau APBD 2017 belum menyesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan menjadi temuan BPK-P Sulawesi Tengah. “Karena bisa jadi temuan BPK-P jika sudah penetapan baru perampingan SKPD,” kata Djufri, Rabu (27/7).
Untuk Kabupaten Banggai, diperkirakan akan ada 8 SKPD yang dimerger, termasuk 2 SKPD yang kewenangannya akan ditarik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusul berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemda. Praktis, jumlah SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai dari 38 tersisa 30 SKPD. (ali)

About uman