Home » Banggai Kepulauan » Kejari Dinilai Istimewakan Sulaeman
Kejari Dinilai Istimewakan Sulaeman
Tersangka dugaan kasus SPPD fiktif DPRD Bangkep, Sulaeman Husen (kemeja putih/berkaca mata,red) terlihat sehat bugar hadir dikegiatan PAN di kota PALU belum lama ini. Padahal sebelumnya dia mengaku sakit sehingga tak menghadiri agenda pemeriksaan Kejari Banggai. Bahkan saat pemeriksaan tersebut, Sulaeman dikabarkan hadir dengan menggunakan bantuan kursi roda.

Kejari Dinilai Istimewakan Sulaeman

SALAKAN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai di duga mengistimewakan Sulaeman Husen, tersangka dugaan tindak pidana korupsi di balik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Bangkep tahun 2012.
Ketua LSM Merah Putih, Habib Muhammad mengatakan, penilaian tersebut terlihat dengan tidak adanya enahanan kepada politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat Wakil Ketua DPRD Bangkep. Perlakuan berbeda justru diberikan kepada dua tersangka lain dalam kasus ini. Ke duanya kini telah menjalani penahanan di rutan Maesa Palu dengan status tahanan titipan Kejari Banggai.
“Apa ini bukan perlakuan istimewa kepada Sulaeman.  Mestinya dia ikut ditahan mengingat dua tersangka lainnya dalam kasus ini sudah di tahan,” kritik Habib, Selasa (26/7).
Kesehatan yang kurang membaik, menurut dia, tak bisa dijadikan dalih karena terkesan mengada-ada. Karena pada kegiatan PAN di kota Palu belum lama ini Sulaeman terlihat hadir dalam kondisi sehat. Bahkan dirinya di kabarkan masih sering wara wiri keluar daerah.
“Alasan Sulaeman tidak ditahan karena sakit itu  tidak benar. Dia juga dikabarkan berangkat ke Jakarta,” kesal Habib.
Bagi Habib, kondisi tersebut merupakan bentuk mundurnya proses praktek penegakan hukum di Kabupaten Bangkep. Sebab sebelumnya Kejari Banggai telah memasukan Sulaeman dalam daftar pencarian orang (DPO), karena tiga kali pemannggilan pemeriksaan yang bersangkutan tidak hadir.
Ironisnya, setelah keberadaan Sulaeman diketahui Kejari justru memberikan kebebasan tanpa ada tindakan sebagai konsekuensi hukum. Hal itu, lanjut dia, membuat publik berpandangan subjektif terhadap kinerja Kejari, khususnya dalam menangani dugaan kasus SPPD DPRD Bangkep.
“Atas fenomena itu jangan salahkan jika kemudian publik menuding hal yang tidak-tidak kepada Kejari, hingga munculnya telah terjadi dugaan kongkalingkong antara pihak terkait,” cetusnya.
Karena itu, dia menyampaikan, sejumlah aktifis LSM berencana menggelar unjuk rasa di kantor Kejari Banggai (di Balut,red) dan kantor perwakilannya di Salakan sebagai bentuk protes. Selain para aktifis LSM, tambah Habib, keluarga dua tersangka yang sudah menjalani penahanan akan ikut berunjuk rasa.
“Kawan-kawan LSM sudah satu persepsi soal masalah ini. Mereka menduga adanya ketidak beresan dalam penanganan perkara dari kasus ini. terlebih, adanya pembedaan perlakuan terhadap para tersangka. Pihak keluarga tersangka, yang juga akan ikut berunjuk rasa secara bersama-sama,” jelas Habib.
Sementara itu, informasi lain mengenai hal itu berkembang menyusul dikabarkannya agenda penyidik Kejari Banggai akan memeriksa Sulaeman Husen pada Jumat (29/7) hari ini.
Wartawan yang mendengar informasi tersebut langsung menggali kebenaran. Sayangnya, pihak Kejari Banggai secara  resmi belum mengklarifikasi rumor tersebut.
Terkait itu, sejumlah pejabat teras di institut Kejari Banggai ketika dihubungi wartawan tidak memberikan jawaban. Meski begitu, salah seorang sumber terpercaya koran ini mengaku dapat memastikan besok (hari ini,red) penyidik bakal memintai keterangan Sulaeman.
Ditanyakan apakah akan ada penahanan kepada Sulaeman pasca pemeriksaan, sumber mengaku belum dapat memastikan. “Saya belum dapat informasinya. Yang jelas akan ada pemeriksaan,” kata Sumber.
Lebih jauh kata sumber, status tersangka kepada Sulaeman digugurkan berdasarkan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Luwuk beberapa waktu lalu. Belakangan Kejari Banggai kembali menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) dan selanjutnya kembali menetapkan Sulaeman sebagai tersangka.
Agenda pemeriksaan kepada Sulaeman, kata sumber yang menolak identitasnya dikorankan, bisa jadi dilakukan penyidik untuk kepentingan pelengkapan berkas perkara baru. (wan)

About uman