Home » Politik » DPRD Siap Bahas APBD 2017
DPRD Siap Bahas APBD 2017
Djufri Diko

DPRD Siap Bahas APBD 2017

LUWUK-Pembahasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2016 dan penyusunan APBD 2017, dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan anggota DPRD Banggai. Itu dijelaskan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi rujukan konsultasi sejumlah aleg belum lama ini. Djufri R Diko, anggota Komisi 3 mengungkapkan, jawaban dari perwakilan Kemendagri pembahasan itu sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bupati yang baru dilantik.
“Dalam pejelasan Kemendagri melalui surat edaran nomor 050/795/2015 disebutkan disitu, daerah-daerah yang mengalami pilkada dari tahun 2016 – 2021. Untuk pembahasan APBD perubahan dan APBD 2017-nya bisa dilakukan tanpa menunggu RPJMD bupati. Jadi pedomannya dilihat saja dari rencana kerja jangka panjang pemerintah daerah, itu saja kemudian ambil visi misi bupati terpilih di tahun pertamanya.  Jangan sampai gara-gara RPJMD kita tidak bisa bahas anggaran,” jelasnya, Rabu (27/7).
Djufri juga mengungkapkan konsultasi itu dilakukan menyusul adanya perubahan peraturan yang tertuang dalam Permendagri nomor 31 tahun 2016, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017. Dalam Permendagri diatur beberapa hal seperti Sinkronisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Yang menarik, dalam aturan baru itu dijelaskan pembahasan harus menyesuaikan dengan RPJM bupati yang baru dilantik. Jika demikian maka menurutnya sudah terlambat, karena tahapan itu sejatinya sudah harus dilakukan pada Minggu ke dua bulan Juli. “Di dalam Permendagri itu dijelaskan pembahasan KUA PPAS 2016 perubahan digabung dengan KUA PPAS 2017. Ini tidak biasanya. Biasanya kan sendiri-sendiri pembahasannya, tapi kali ini disatukan. Itu yang menjadikan multitafsir, jangan sampai salah makanya kita harus konsultasi. Kedua, RPJMD. Penetapan anggaran itukan harus lewat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tapi RKP itu pedomannya ialah visi misi Bupati melalui RPJMD, tapi ini kan belum ada,” pungkasnya.
Untuk itu, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana mensinergikan visi misi bupati sekarang dengan program yang sudah jalan? “Nah, penjelasannya seperti yang saya sebutkan tadi, dengan mempedomani rencana kerja jangka panjang pemerintah daerah, kemudian ambil visi misi bupati terpilih di tahun pertamanya,” tutupnya.(van)

About uman