Home » Metro Luwuk » Ahli Waris Sebut Kecelakaan Hukum
Ahli Waris Sebut Kecelakaan Hukum
Rusdin K. Datu Adam

Ahli Waris Sebut Kecelakaan Hukum

LUWUK– Ahli waris atas lahan bersengketa di kawasan Tanjungsari Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Rusdin K. Datu Adam mengatakan, apabila eksekusi tetap dilaksanakan, maka itu merupakan musibah atau kecelakaan hukum. Dan kebijakan itu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Penegasan ini disampaikan Rusdin kepada Luwuk Post, Rabu (27/7) kemarin.
Lebih tegas lagi disampaikan Rusdin. Apabila terjadi pelanggaran HAM berat maka orang yang pertama-tama diamankan adalah Mustafa Patiwael, selaku pengacara Ny. Berkah Al Bakar. Alasan Rusdin, merekalah yang membuat resah warga di Tanjungsari. Yang bersangkutan mendatangi masyarakat dan mengatakan bahwa yang akan dieksekusi lahan sekitar 6 Ha. Padahal yang bisa dieksekusi hanyalah dua bidang tanah sesuai Perintah Pengadilan Tinggi Palu No. W21-U/133/HT01.10/1/2010 tanggal 15 Januari 2010.
“Itupun kalau bisa. Sebab keputusan Mahkamah Agung RI nomor 2031.K/SIP/1980 tanggal 16 Desember 1981 yang membentengi dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Luwuk tanggal 14 Nopember 2006 tentang penolakan eksekusi atau non eksekutable,” kata Rusdin.
Soal dua bidang tanah lanjut Rusdin, telah ditegaskan oleh staf ahli bupati Banggai Syaifuddin Muid pada saat demo di kantor Bupati Banggai, Jumat 15 Juli 2016. Begitu pula pada rapat dengar pendapat (RPD) di kantor DPRD Kabupaten Banggai hari yang sama, telah dijelaskan Nasrun Hipan, SH sebagai mantan Pengacara Ny Berkah bahwa hanya dua bidang tanah saja.
Ada hal yang mengganjal ahli waris, yakni kata Rusdin, pengacara Ny. Berkah Al Bakar pernah bernegosiasi dengan warga, yang menempati diluar dari dua bidang tanah dimaksud. Padahal kalau sudah ada perintah eksekusi tidak ada lagi negosiasi karena itu sudah final.
Pada kesempatan itu, Rusdin juga mengurai kronologis dari rencana eksekusi tanah di Tanjungsari. Dalam rilisnya, penetapan pelaksanaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt/1996/PN Luwuk tanggal 1 Juli 2016 yang didasari Putusan Pengadilan Negeri nomor 02/Pdt.G/1996/PN Luwuk tanggal 9 Juli 1996 Yo Pengadilan Tinggi Palu nomor 81/Pdt/1996/PT Palu tanggal 15 Januari 1997 Yo Putusan Mahkamah Agung RI 2531.K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 Yo Peninjauan Kembali (PK) nomor 655.PK/2000 tanggal 13 Oktober 2003 dan Permohonan Eksekusi tanggal 28 September 2015. Padahal tahun 2006 sudah pernah dimohonkan eksekusi tanggal 17 Juli 2006 oleh kuasanya Dahlan H. Dani dan Sukirlan Sandagang. Hasilnya ditolak oleh PN Luwuk dengan mengeluarkan penetapan nomor 02/Pen. Pdt.G/1996/PN LUWUK tanggal 14 Nopember 2006.
Lanjut Rusdin, penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt/1996/PN Luwuk tanggal 16 Juli 2016 tidak mengidahkan atau mempertimbangkan surat Ketua Pengadilan Negeri Luwuk nomor W 21-U 3878/HT.04.10/IX/2013 yang ditujukan kepada kuasa ahli waris. Pihak ahli waris selanjutnya melayangkan surat keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Luwuk. “Dan surat tersebut diterima tanggal 28 September 2011 di cap dan di tanda-tangani oleh Wakil Panitera yang sampai saat ini belum ada balasannya,” kata Rusdin.
Apabila tekan Rusdin, perintah eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tetap dipaksakan yang tadinya tanggal 19 Juli 2016 dan ditunda tanggal 28 Juli 2006 karena adanya perlawanan dari masyarakat, ini mengartikan bahwa, PN Luwuk telah mengabaikan keputusan MA RI tertanggal 16 Desember 1981, PN Luwuk telah mengabaikan surat yang dikeluarkannya sendiri, yakni nomor W21. U3878/HT.04.10/IX/2013 tanggal 20 September 2013 serta PN Luwuk mengabaikan juga perlawanan (Derden Verset) yang belum disidangkan. Olehnya tekan dia, pelaksanaan eksekusi harus ditunda sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah) atas Derden Verset yang akan disidangkan. (yan)

About uman