Home » Politik » Haji Udin Bilang Badrin ‘Gak Nyambung’
Haji Udin Bilang Badrin ‘Gak Nyambung’
Safrudin Husain

Haji Udin Bilang Badrin ‘Gak Nyambung’

LUWUK-Pernyataan anggota Komisi 1 DPRD Banggai, Badrin Nonsi atas keberangkatan rekan-rekannya ke Jakarta dalam rangka konsultasi ke Kementerian RI tidak bermanfaat enggan ditanggapi Aleg lainnya. Bahkan, salah satu anggota legislatif asal Komisi 3, Syafruddin Husain yang tengah berada di Jakarta mengaku malas meladeni statement yang disampaikan Badrin ke media massa. Alasannya, Badrin terkadang tak memahami apa yang menjadi topik pembahasan. “Maaf bos, malas mo tanggapi, tek nyambung,” pungkasnya, Minggu (24/7) via telepon.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Haji Udin ini menjelaskan secara singkat. Yakni, jumlah anggota legislatif di DPRD Banggai ada 35 orang. Oleh karena itu, menurutnya apa yang disampaikan Badrin ada betulnya. Tapi ada pula salahnya statement yang disampaikan itu. “Tinggal masing-masing yang menanggapi presentasinya berapa yang betul dan berapa yang salah,” tutupnya sembari tertawa.
Sebelumnya, Badrin mengungkapkan konsultasi aleg keluar daerah dinilainya tidak bermanfaat. Tak ada out put yang diperoleh, sehingga biaya perjalanan dinas menggunakan uang rakyat menjadi sia sia.  “Saya bingung, setiap ke Jakarta, tak jelas hasilnya. Tidak pernah mereka (aleg) mempersentasekan hasil konsultasi,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Banggai, Badrin Nonsi, ditemui Luwuk Post di kantor DPRD Banggai, Jumat (22/7).
Ia juga sempat mengatakan bahwa Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang sempat berang dengan ulah oknum aleg, pasca konsultasi ke Jakarta, terkesan tidak membawa hasil yang dikonsultasikan. “Pak Ketua (Samsulbahri Mang) sempat geram dengan persoalan itu. Dan itu disampaikannya pada rapat lalu,” kata politisi berambut putih itu.
Saat itu, kata Badrin, ketua DPRD meminta agar aleg yang berangkat ke luar daerah dengan alasan konsultasi pulang dan mempresentasikan hasil perjalanannya.

Anggota Fraksi Demokrat/Hanura ini mengaku sepakat adanya keinginan sejumlah fraksi untuk tidak menambah biaya perjalanan dinas lewat APBD-Perubahan. “Saya setuju kebijakan itu diterapkan. Karena memang perjalanan dinas keluar daerah, sangat tidak efektif, lantaran tidak ada output yang diterima daerah ini,” kata Badrin sembari menambahkan ada juga agenda luar daerah yang efektif. Diantaranya konsultasi Baleg di pusat terkait Perda perlindungan petani.
Badrin mengaku tidak begitu tertarik menggunakan biaya perjalanan dinas daerah ke Jakarta. “Sejak kampanye pilkada 2015  hingga kini saya tidak pernah keluar dengan alasan konsultasi ke Jakarta,” kata Badrin.(van)

About uman