Home » Torang p Sekolah » SMAN 3 Luwuk Terapkan Pungli Ijazah
SMAN 3 Luwuk Terapkan Pungli Ijazah
M. Akbar Suong

SMAN 3 Luwuk Terapkan Pungli Ijazah

LUWUK-Pungutan Liar (pungli) secara terselubung melalui pola-pola kamuflase tampaknya masih terus diupayakan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Luwuk. Padahal, Pemerintah Daerah (Pemda), melalui pemerintahan Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, secara tegas telah melarang praktek pungli kepada setiap sekolah dengan modus dan pola apapun.
Salah seorang wali murid, sekaligus aktivis pendidikan, M. Akbar Suong, Rabu (20/7) kemarin, mengungkapkan pola pungli di sekolah tersebut diterapkan melalui biaya pengambilan ijazah yang dipatok mencapai Rp 300 ribu, serta biaya penulisan rapor yang mencapai Rp 50 ribu per semester. Menurutnya, semua biaya yang terkait dengan ijazah, mulai dari pengadaan, sampai penulisan dibiayai pemerintah. Karena itu, sekolah tidak memiliki alasan memungut uang kepada orang tua siswa untuk pengambilan ijazah, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.
Tidak hanya itu, Akbar juga menuding pihak sekolah tidak melakukan pelayanan publik secara maksimal, setelah beberapa siswa termasuk anaknya kesulitan melakukan kepengurusan pengambilan STL (Surat Tanda Lulus), dengan alasan pihak sekolah saat itu tidak memiliki cap yang dibutuhkan.
“Saya sebagai wali murid meminta ketegasan bupati terkait pungutan di SMA 3 ini. Dengan mengeluarkan pernyataan ingin meminta bupati mengizinkan SMA 3 bisa melakukan sekolah sore karena pihak sekolah kelebihan kuota siswa baru, hal itu bisa saja menjadi alasan karena ada target pungutan yang ingin dicapai di antara banyaknya siswa baru. Tidak kalah penting, instansi terkait harus mengevaluasi pihak sekolah terhadap pelayanan yang diterapkan disekolah tersebut,” ungkapnya, Rabu (20/7).
Terlepas dari penegasan Bupati Banggai, Herwin Yatim, tentang larangan pungli di setiap sekolah, dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri juga telah dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus, mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sebab pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA atau SLTA sederajat. “Aturan itu juga memuat sanksi bagi yang melanggar. Sanksinya pun tidak main-main, yakni ancaman pidana,” tandasnya.
Terkait persoalan tersebut, hukum pidana secara umum mengatur pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap siswa maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. (and)

About uman