Home » Politik » SE Ketua KPU RI Harus Disikapi Pemda
SE Ketua KPU RI Harus Disikapi Pemda
Kiran Kamran

SE Ketua KPU RI Harus Disikapi Pemda

LUWUK– Surat edaran (SE) KPU RI yang ditindaklanjuti surat KPU Sulteng terkait larangan komisioner KPU rangkap dua profesi, harus disikapi Pemda Banggai. Akan terjadi double penerimaan gaji, apabila SE KPU RI bernomor 315/KPU/VI/2016 pasal 1 huruf a itu diabaikan.
Desakan ini disampaikan Kiran Kamran, kepada Luwuk Post, Minggu (17/7) kemarin. Wajar saja jika Kiran berargumen seperti itu. Sebab yang bersangkutan masuk dalam daftar ‘tunggu’ calon pengganti antar waktu (PAW) KPU Banggai.
Kiran menjelaskan, dalam ketentuan itu disebutkan tidak boleh rangkap kerja, sehingganya bagi anggota komisioner wajib memilih apakah tetap menjadi komisioner atau ASN. Kalau tidak memilih salah satu, maka akan berdampak  penerimaan gaji juga akan doble selaku ASN. Dan hal ini tentu saja berimbas dengan maksimalnya kinerja.
Pijakan dari surat edaran itu sebut Kiran adalah undang-undang nomor 15 tahun 2011. Karena dalam internal KPU Banggai ada dua komisioner yang juga aparatur sipil negara (ASN), sehingga bupati sebagai pembina ASN punya kewajiban menindak lanjuti undang-undang yang dijabarkan lewat surat edaran KPU itu.
“Wajib bagi yang bersangkutan melaksanakan UU. Kami selaku calon PAW tentu bukan berangkat dari ambisi. Namun regulasilah yang mengaturnya,” kata Kiran. (yan)

About uman