Home » Berita Utama » Nadjib dan Kiran Calon PAW
Nadjib dan Kiran Calon PAW
Nadjib Lapalanti

Nadjib dan Kiran Calon PAW

LUWUK– Surat KPU Sulteng bernomor 573/KPU-Prov-024/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang ditanda-tangani ketua Sahran Raden, memberi angin segar bagi Nadjib Lapalanti dan Kiran Kamran. Jika dua komisioner KPU Banggai, Irman Budahu dan Hasrianti lebih memilih profesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), maka kans pengganti antar waktu (PAW) ada pada Nadjib dan Kiran.
Informasi yang dihimpun Luwuk Post, dalam ‘daftar tunggu’ KPU Banggai berdasarkan hasil fit and propert test tim seleksi, ada lima nama tertera didalamnya. Untuk urutan keenam terdapat nama Amir Buhang. Namun dosen fakultas ekonomi pada Untika Luwuk ini sudah resmi menjadi anggota KPU hasil PAW Supriyadi Jafar. Dibawah Amir Buhang, bertengger nama Nadjib Lapalanti. Sedang pada posisi ketujuh calon PAW menunggu Kiran Kamran. Surat KPU Sulteng yang mendasari surat KPU RI itulah yang kemudian melahirkan persepsi akan ada PAW lagi setelah Supriyadi Jafar.
Belum ada konfirmasi balik kepada Nadjib Lapalanti dan Kiran Kamran, mengingat masa kepengurusan anggota KPU Banggai baru akan berakhir tahun 2018 mendatang.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, surat KPU Sulteng yang ditujukkan kepada seluruh komisioner se-Sulteng itu memuat empat point. Pertama ketua dan anggota KPU diwajibkan bekerja sepenuh waktu. Pada point kedua dijelaskan maksud dari kalimat bekerja sepenuh waktu. Sebagaimana ketentuan pasal 11 huruf k undang-undang nomor 15 tahun 2011, anggota KPU tidak bekerja pada instansi atau lembaga lain diluar KPU, baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan instansi swasta. Anggota KPU juga hadir dan bekerja pada KPU sesuai dengan penetapan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan.
Point ketiga dalam surat yang diberi tembusan pada Ketua KPU RI di Jakarta itu diminta kepada komisioner KPU untuk memilih apabila beraktivitas diluar KPU. Sementara pada item keempat ditegaskan Sahran, terhadap Ketua dan anggota KPU se-Sulteng diwajibkan untuk membuat surat pernyataan diatas materai 6000, apakah tetap menjadi komisioner KPU atau tidak menjadi komisioner KPU, dengan melampirkan bukti pendukung berupa surat permohonan kepada atasan tentang pengunduran diri dari jabatan diluar KPU paling lambat tanggal 30 Juni 2016, untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU RI. (yan)

About uman