Home » Berita Utama » Jangan Sampai Tanjung Berdarah
Jangan Sampai Tanjung Berdarah
Bupati bersama wakil Bupati saat menerima ratusan pendemo dari Kompleks Tanjung, Kelurahan Keraton yang datang ke kantor Bupati untuk meminta lahannya tidak dieksekusi, Jumat (15/7).

Jangan Sampai Tanjung Berdarah

LUWUK-Sejumlah pihak menyikapi rencana eksekusi lahan di Tanjung, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk 19 Juli mendatang.
Jika PN memaksa melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 6 hektar itu dikhawatirkan akan memicu konflik berdarah.
Itu setelah Ketua PN Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusi Nomor: 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 1 Juni 2016, kemudian ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi oleh Panitera PN Luwuk Nomor:W.21.U3/520/04.05/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk melaksanakan putusan (eksekusi) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2351.K/Pdt/1997 tanggal 02 Juni 1999, terhadap lokasi tanah objek sengketa dengan lampiran daftar nama sebanyak 248 orang/pihak.
Padahal warga yang termasuk dalam daftar lampiran tersebut merasa bukan pihak yang berperkara. Sebab, warga Tanjung memiliki bukti kepemilikan atas hak tanah, berupa sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, serta surat penyerahan hak-hak lainnya yang tidak pernah digugat di Pengadilan.
“Jadi, ratusan warga Tanjung merasa tidak masuk dalam perkara terlampir dalam surat PN Luwuk tentang pelaksanaan eksekusi,” kata perwakilan warga Tanjung, Makmur Manesa, saat hearing di kantor DPRD Banggai, Jumat (15/7).
Selain itu, kata dia, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng tanggal 21 Agustus 2008 dan dipertegas dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor W.21-U/133/HT.01.10/I/2010 tanggal 15 Januari 2010, dinyatakan bahwa dalam perkara pokok sebagaimana  putusan PN Luwuk Nomor 02/Pdt.G/1996 tanggal 09 Juli 1996, objek tanah sengeketa (eksekusi) adalah semata-mata hanya terhadap dua bidang tanah yang berukuran panjang 26,50 meter dan lebar 22 meter serta berukuran panjang 13,35 meter dan lebar 6,70 meter.
“Sementara yang dimohonkan eksekusi telah melebihi ukuran tersebut. Bahkan mencapai 6 hektar, sesuai lampiran surat PN Luwuk tentang pelaksanaan eksekusi. Karena itu kami meminta DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi kepada PN Luwuk agar menunda pelaksanaan eksekusi,” tegasnya. Ia menegaskan tengah melakukan upaya hukum dengan gugatan perlawanan terhadap eksekusi terhadap perkara Nomor: 51/Pdt.Plw/2016/PN.Lwk tanggal 11 Juli 2016. Dan saat ini sedang dalam proses menunggu jadwal persidangan di PN Luwuk.
Hal senada juga disampaikan praktisi hukum, yang juga pernah menjadi ahli waris awal, Nasrun Hipan. Ia menyatakan, putusan pengadilan mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu yang bersifat penegasan hak (declaratoir), dan yang bersifat perintah pelaksanaan dalam bentuk penghukuman bagi pihak-pihak berperkara (condemnatoir). “Adapun putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir,” terangnya.
Menurut Nasrun, jika memerhatikan amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 9 Juli 1996 yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 81/PDT/1996/PT.PALU, tanggal 15 Januari 1997, maka amar putusannya adalah bersifat declaratoir, dimana pengadilan mengakui bahwa objek sengketa yang semula diperkarakan oleh Hadin Lanusu (Penggugat/Tergugat Intervensi I) dan Husen Taferokila (Tergugat/Tergugat Intervensi II) adalah milik Salim Albakar.
Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2351 K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999 yang dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 655 PK /Pdt/2000, tanggal 13 Oktober 2003, terdapat “amar baru” dalam putusan, yaitu “Menghukum para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi”. Amar dalam putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut telah menenuhi syarat sebagai putusan yang bersifat condemnatoir.  Karenanya   maka objek perkara dalam perkara asal adalah dapat dieksekusi.
Lanjut Nasrun, luas lahan yang dapat dieksekusi untuk memenuhi isi putusan Mahkamah Agung hanyalah terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, masing-masing dengan ukuran panjang 26,50 meter dan lebar 22 meter serta panjang 13,35 meter dan lebar 6,70 meter, sedangkan luas bidang tanah selebihnya yang dinyatakan sebagai milik Salim Albakar adalah tidak dapat dieksekusi. Lebih lanjut, Advokat senior ini memperlihatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng yang menentukan isi Putusan Mahkamah Agung yang bersifat Comdenatoir dan dapat dieksekusi.
Untuk status hak milik Salim Albakar atas tanah seluas sekira 6 hektar, secara Declaratoir telah ditetapkan sebagai Hak Milik Salim Albakar. Hanya saja, diluar ukuran objek sengketa, maka para ahli waris harus menempuh upaya hukum lainnya untuk bisa mendapatkan penguasaan secara nyata atas bidang tanah yang diakui secara hukum sebagai milik Salim Albakar dan tidak dengan jalan memohonkan eksekusi.
“Para pihak diluar pihak-pihak dalam Gugatan Intervensi, adalah tidak pernah ditempatkan sebagai pihak dalam perkara, dengan demikian maka para pihak tersebut tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam Gugatan Intervensi. Inilah yang harus dipahami bersama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya,” tegas Akademisi Unismuh itu.
Sementara itu, Kuasa Hukum Berkah Albakar, Mustapa Pattiwael, menyatakan, pihaknya sudah membuka ruang untuk melakukan mediasi dan negosiasi. Ia menegaskan, sampai saat ini, belum ada surat pembatalan dari PN Luwuk tentang eksekusi tersebut. “Masih ada beberapa hari kedepan. Dan ruang-ruang itu masih terbukan luas. Ia juga menyatakan, kantor DPRD Banggai bukan ruang pengadilan yang bisa menetapkan siapa yang salah dan benar. Sehingga sangat disayangkan jika terjadi perdebatan tentang hukum. “Jika masyarakat menginginkan pembatalan eksekusi silahkan saja. Lagipula yang putuskan bukan DPRD, melainkan PN Luwuk,” tandas Mustapa.
Anggota DPRD Banggai, Jufri Diko menyatakan, PN Luwuk harus diundang agar bisa menjelaskan luas objek sengketa yang akan dieksekusi. Sebab, selama ini terjadi kontroversi terkait luas lahan tersebut. Apakah 6 hektar ataukah hanya dua bilang tanah saja. Langkah ini untuk menghindari gesekan yang terjadi di masyarakat. “Bahaya ini, jangan sampai jadi Tanjung berdarah,” tegasnya.
Kata dia, yang harus PN Luwuk jelaskan adalah putusan Mahkamah Agung yang menjadi landasan PN Luwuk untuk pelaksanaan eksekusi. “Jangan sampai dalam putusan MA hanya dua bidang tanah, tapi diklaim sampai 6 hektar. Ini yang bahaya, jadi harus dijelaskan,” tandas politisi PAN itu.
Sementara itu, ratusan warga dari Tanjung, Kelurahan Keraton, menyerbu kantor Bupati yang terletak di kelurahan Tanjung Tuwis.  Mereka meminta Bupati untuk menunda eksekusi lahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kecewa saya sama ketua pengadilan, paling tidak menunda eksekusi sampai adanya perlawanan hukum,” tutur salah satu perwakilan Pendemo.
Ia pun berharap meminta jawaban tertulis dari Bupati agar pelaksanaan eksekusi lahan ditunda. “Mohon kepada Bupati untuk merekomendasikan, mencabut dan menunda eksekusi sampai ada penetapan dari perlawanan masyarakat tanjung,” tambahnya.
Bupati Banggai Herwin Yatim dalam kesempatan tersebut mengaku masih perlu mendalami masalah tersebut, karena tidaklah mudah mengeluarkan satu rekomendasi. “Kita akan diskusikan dengan wakil Bupati,” terangnya.
Kata dia, jika dalam diskusi telah mencapai kesepakatan, maka hasilnya akan segera disampaikan kepada masyarakat. “Kita (Pemda) tetap akan ketemu dan duduk bersama untuk mengambil sikap, dan kita juga akan menolak,” terangnya.
Sesuai informasi yang diterimanya, sudah ada beberpa warga kompleks Tanjung yang memiliki sertifikat tanah, dan warga yang belum memliki bukti tanah akan dicarikan bukti-bukti hukum, agar tidak ada celah untuk direbut oleh penggugat.
Wakil Bupati Mustar Labolo menambahkan, pada prinsipnya Pemda memiliki bagian hukum, sehingga pemda akan menyelesaikan masalah tersebut. “Kalau pokok perkara, lihat proses selanjutnya pada Pengadilan, karena mereka yang otoritas hukum, keputusan hukum juga harus sebenar-benarnya dan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Sarifudin Muid mengungkapkan, mengacu pada pengalaman yang dimiliknya saat masih berkantor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) beberapa tahun lalu, Ia meyakini lahan di kompleks Tanjung mustahil jika direbut oleh ahli waris. “Keyakinan saya bapak menang, karena putusan dengan hakim tidak boleh dilakukan eksekusi, kita sudah kaji itu,” ungkapnya.
Ia mengaku, apa yang diperlihatkan ahli waris tidaklah sebesar yang diinformasikan saat ini melainkan hanya sebagian kecil saja. “Saya yakin rakyat pasti menang,” terangnya.
Setelah mendengar pernyataan tersebut, salah satu pendemo mengaku merasa tenang dan akan menunggu kesimpulan serta jawaban Pemda. “Kami menunggu hasil putusan sebelum tanggal 19 Juli,” pungkasnya. (awi/ajy)

About uman