Home » Berita Utama » DPRD Sulteng Digugat Rp17 Miliar
DPRD Sulteng Digugat Rp17 Miliar
Nadjib Lapalanti

DPRD Sulteng Digugat Rp17 Miliar

LUWUK– DPRD Sulteng bakal digugat secara Perdata oleh Pokja Pergerakkan Masyarakat Sultim Bersatu. Upaya hukum itu ditempuh apabila putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) diabaikan. Bahkan, biaya ganti rugi perjuangan pembentukan daerah otonom baru (DOB) itu dipatok sebesar Rp17 miliar.
Warning ini bukan sekedar gertak sambal. “Kami sudah siapkan class actionnya. Kalau memang DPRD Sulteng tidak menjalankan putusan PTUN maka akan kami gugat secara perdata,” kata Sekretaris Pokja Pergerakkan Masyarakat Sultim Bersatu, Nadjib Lapalanti yang ditemui Luwuk Post, Senin (11/7).
Pada sidang final tanggal 8 Juni 2016 lalu, PTUN mengabulkan permohonan Pokja Sultim terkait tidak disahutinya rekomendasi pembentukan Provinsi Sultim oleh DPRD Sulteng. Kata Nadjib, satu bulan pasca putusan barulah Salinan putusan itu diberikan baik kepada pihak pemohon (Pokja Sultim) maupun pada termohon (DPRD Sulteng). “Hari ini (kemarin) salinan itu diberikan kepada kedua belah pihak,” kata Nadjib.
Berdasarkan ketentuan lanjut mantan Sekretaris KPU Banggai ini, diberikan waktu selama empat hari terhitung sejak salinan putusan PTUN itu dikantongi DPRD Sulteng. Bagaimana ketika putusan itu tak digubris? Nadjib kembali berujar, putusan itu bersifat final dan mengikat. Itu artinya DPRD Sulteng sebagai pihak termohon harus menjalankan putusan PTUN, dengan mengeluarkan rekomendasi pembentukan Provinsi Sultim. “Pokoknya kita tunggu saja empat hari kedepan,” jelas Nadjib.
Siang kemarin, berbagai kalangan menemui bupati Banggai Herwin Yatim, bertempat di ruang kerjanya. Salah satu diantaranya Pokja Sultim. Sejumlah pegiat Sultim hadir. Mereka diantaranya Basri Sono, Sutrisno K. Djawa beserta Nadjib Lapalanti. Belum diketahui isi pembicaraan para pejuang Sultim bersama bupati Banggai itu. (yan)

About uman