Home » Berita Utama » BPKAD Janji Tak Ada Pungli
BPKAD Janji Tak Ada Pungli
Imran Suni

BPKAD Janji Tak Ada Pungli

LUWUK—Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, Imran Suni, menjamin tak ada lagi pungutan liar terhadap SKPD maupun stakeholder yang berurusan dengan pencairan keuangan.
Komitmen Kepala BPKAD sebagai respons terhadap program 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Imran Suni, menyatakan, Bupati Banggai Herwin Yatim, sudah mengeluarkan surat edaran kepada SKPD dan seluruh stakeholder terkait untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. “Terobosan ini merupakan komitmen bupati Banggai, terutama terhadap program kerja 100 hari,” tegasnya, Selasa (12/7).
Ia menjelaskan, beberapa hal penting yang disampaikan dalam surat edaran bupati tersebut yakni proses pengurusan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di BPKAD tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Apabila ditemukan pembiayaan dalam pelayanan SP2D maka yang menerima maupun yang memberi akan diberikan sanksi tegas. “Surat edaran bupati memertegas tidak ada pos pembiayaan di BPKAD terkait dengan pelayanan SP2D,” tegasnya.
Selama ini, instansi yang dipimpinnya itu memang paling banyak disorot karena isu-isu pungutan liar. “Kami sebenarnya tak pernah mentolerir pungutan seperti itu. Tapi meskipun dibilang tidak ada, tapi yang terdengar diluar seperti itu (ada pungutan-red),” akunya.
Karena itu, sikap tegas bupati Banggai Herwin Yatim, perlu diapresiasi, karena memerjelas aturan main dalam proses pencairan anggaran. Imran menegaskan, jika ada oknum pegawai di BPKAD yang meminta pembayaran atas proses pelayanan SP2D maka dia meminta agar pegawai yang bersangkutan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah, Syahrial Labelo.”Kalau ada lagi pegawai yang melakukan pungutan silahkan dilaporkan kepada Pak Sekkab. Pasti dijatuhi hukuman disiplin sesuai aturan,” tuturnya.
Dengan surat edaran itu, proses pelayanan SP2D di BPKAD hanya bisa dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD atau pegawai yang ditunjuk melalui surat keputusan kepala SKPD. “Surat edaran berlaku pasca lebaran idul fitri ini,” tambahnya.
Untuk efektifitas penyerapan anggaran di SKPD maka pengajuan SPM (Surat Permintaan Membayar) harus sesuai dengan periode waktu yang ditentukan dalam SPD (Surat Penyediaan Dana) agar tidak terjadi penumpukan pada triwulan berikutnya.”Kalau untuk triwulan II ya untuk triwulan II,” tegasnya.
Dengan terobosan Bupati Banggai Herwin Yatim itu, maka kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran juga harus melaksanakan fungsi verifikasi. “Masing masing kepala SKPD melakukan fungsi verifikasi. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Artinya fungsi verifikasi yakni surat permintaan pembayaran (SPP) menjadi tugas dan tanggungjawab penuh dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD,” katanya.
Imran mengingatkan, para pengguna anggaran yang menandatangani SPM dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak harus yakin bahwa SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. “Soal kenapa harus bendahara pengeluaran SKPD, atau PPK atau pegawai yang ditunjuk karena kami sebenarnya teken kontrak dengan pihak ketiga. Itu domain dari SKPD. BPKAD sebagai bendahara umum daerah hanya berurusan dengan SKPD,” tandasnya.
Imran Suni optimis jika semua SKPD menaati aturan main sebagaimana surat edaran bupati, maka proses pencairan anggaran tak lebih dari dua hari. “Bahkan kami ancang ancang akan lakukan uji petik, agar proses pencairan anggaran bisa selesai satu hari saja,” tuturnya. (ris)

About uman