Home » Berita Utama » Urus Kenaikan Pangkat Harus Bayar
Urus Kenaikan Pangkat Harus Bayar
Zulkarnain Mang

Urus Kenaikan Pangkat Harus Bayar

LUWUK—Pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pemerintahan masih saja terjadi. Tidak saja urusan yang terkait dengan publik, tapi urusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tak luput dari praktek pungutan liar. Buktinya, pengurusan izin kenaikan pangkat untuk pejabat eselon II dikenakan biaya sekira Rp 500 ribu. Padahal Badan Kepegawaian Daerah telah membuat pengumuman agar pengurusan kenaikan pangkat digratiskan alias tidak dipungut biaya. Pungli tersebut menimpa salah seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemda Banggai, Kamis (30/6). Ceritanya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, Ir. Zulkarnain Mang hendak mengurus kenaikan pangkat dari IV b ke IV c. Setahun terakhir kenaikan pangkat mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum itu memang mandek. Karena itu, setelah melengkapi berkas, Ia mengutus salah seorang pegawainya untuk  mengurus kenaikan pangkat pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah.
Singkat cerita saat menyerahkan berkas kepada Kepala Bidang Mutasi, stafnya diberitahu untuk kenaikan pangkat pejabat sekelas kepala dinas dikenakan biaya Rp 500 ribu.   Padahal, sebelumnya, staf Dinas Peternakan itu secara pribadi sudah berinsiatif menyisipkan uang Rp 100 ribu karena melihat berkas serupa yang hendak diproses berisi sisipan uang. Namun, dari keterangan Kepala Bidang Mutasi ternyata untuk mengurus berkas kenaikan pangkat butuh biaya yang lebih besar.”Kepala bidang bilang kalau untuk kepala dinas biayanya Rp 500 ribu, padahal saat menghadap staf BKD saya sudah berusaha menyisipkan uang Rp 100 ribu karena mengetahui yang lainnya juga seperti itu,” ungkapnya.
Karena tidak membawa uang lebih, Ia pun batal menyerahkan berkas dan balik ke kantor Dinas Peternakan.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, Ir. Zulkarnain Mang, MM, menyesalkan pengurusan kenaikan pangkat harus dipungut biaya. Sebab, dalam pengumuman yang ditempelkan di sejumlah tempat di BKD ditegaskan bahwa pengurusan kenaikan pangkat tidak diperkenankan memungut biaya.  “Saya sangat menyesalkan karena pungutan liar masih juga dilakukan oleh seorang pejabat tanpa aturan yang jelas. Cuma karena tidak bayar berkas ditolak,” ujarnya.
Nain-sapaan akrabnya-berharap Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, mengevaluasi kinerja pejabat yang tidak mampu menjabarkan visi pemerintahan Win Star dalam menyelenggarakan birokrasi yang bersih, berwibawa dan prima.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Banggai, Irpan Poma, yang dikonfirmasi koran ini memastikan pengurusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di instansi itu semestinya tidak dipungut biaya.“Iya, tidak dipungut biaya,” katanya semalam. (ris)

About uman