Home » Berita Utama » Yo Pok Sin Polisikan Pemda Banggai
Yo Pok Sin Polisikan Pemda Banggai
Pembongkaran 24 bangunan kafe kilometer 5 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banggai menggunakan alat berat berbuntut pada laporan polisi yang diajukan pemilik lahan. Nampak pembongkaran yang dilakukan pemda Banggai dengan pendampingan aparat TNI dan Satpol PP beberapa waktu lalu.

Yo Pok Sin Polisikan Pemda Banggai

LUWUK-Pembongkaran bangunan kafe kilo 5 berbuntut panjang. Pasalnya, bangunan yang dibongkar pemerintah kabupaten Banggai melalui pemerintah kelurahaan Maahas bersama Satpol PP dan TNI tersebut ternyata adalah bangunan diatas lahan milik perseorangan. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat lahan dengan pemilik atas nama Yo Pok Sin.
Atas pembongkaran 24 bangunan kafe tersebut, Yo Pok Sin melaporkan pemda Banggai ke polisi sebagaimana yang tertuang dalam laporan polisi bernomor:  LP/315/VI/2016/Sulteng/Res Banggai, tanggal 23 Juni 2016. Pelaporan itu dilakukan pemilik lahan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai alas hak atas lahan yang disebut pemerintah sebagai kawasan jalur hiaju itu, Yo Pok Sin memperlihatkan dua buah sertifikat hak milik tanah dengan nomor 1558 dan nomor 1560, masing-masing tertera atas nama Yo Pok Sin. Tak hanya itu, Ia juga memperlihatkan empat buah surat penyerahan, masing-masing dengan nomor 20/Kec.Lwk/2012, No.21/Kec.Lwk/2012, nomor; 22/Kec. Lwk/2012 dan nomor; 23/Kec.Lwk/2012, yang dibuat oleh Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H.
Seluruh alas hak berupa bukti kepemilikan tanah telah diserahkannya kepada Penyidik Polres Banggai saat Ia diperiksa sebagai saksi.
Terkait klaim Pemda bahwa tanah itu adalah jalur hijau dan diperuntukan sebagai kawasan wisata pantai, Yo Pok Sing menyatakan kalau untuk kepentingan umum maka Ia tidak berkeberatan sepanjang hak kepemilikannya diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, menurut Yo Pok Sing, sampai saat ini pihak Pemda belum memberikan ganti rugi atas tanah tersebut atau tanah tersebut belum dibebaskan.
Mengenai salah satu alasan dari Lurah Maahas atas pembongkaran itu karena kafe remang-remang menjadi sumber maksiat, Yo Pok Sin mengatakan bahwa pendirian kafe yang telah berlangsung selama belasan tahun adalah dilakukan atas perizinan Pemda Banggai. Untuk menghilangkan kesan sebagai sumber maksiat, maka pemilik kafe juga bersedia untuk tidak menjajakan minuman beralkohol maupun hiburan musik meskipun itu semula diizinkan oleh Pemda Banggai. “Kami siap menuruti setiap ketentuan Pemerintah,” tuturnya.
Yo Pok Sin mengungkapkan sebenarnya Ia telah mempersiapkan design pengembangan kawasan wisata pantai Km 5 dengan investasi miliaran rupiah dengan biaya pribadi. Adapun gambar design tersebut telah diserahkannya kepada Lurah Maahas. Namun yang terjadi bukan membahas design perencanaan tersebut, justru terjadi pembongkaran kafe “rata dengan tanah” dengan cepat karena menggunakan alat berat.
Sementara itu, Akademisi Hukum dan juga Praktisi Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H. saat dikonfirmasi mengenai rencana pembuatan jalur hijau oleh Pemda Banggai mengatakan bahwa pencanangan suatu kawasan sebagai jalur hujau (Ruang Terbuka Hijau)  jika bersentuhan dengan hak milik perorangan, maka Pemda harus sesegera mungkin membebaskan hak milik perorangan tersebut. Lebih jauh Nasrun menegaskan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 10 huruf L telah diberikan penegasan bahwa tanah untuk kepentingan umum antara lain adalah fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik. Ketentuan inilah yang menjadi dasar rujukan Pemda untuk membebaskan hak milik perorangan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tersebut.
Terkait laporan Polisi yang diajukan oleh Yo Pok Sing terkait pembongkaran kafe, Nasrun menegaskan sepanjang tanah dan bangunan kafe adalah milik Yo Pok Sing dan belum adanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemda Banggai maka upaya penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pengrusakan adalah cukup mempunyai dasar dan penyidik harus sedini mungkin mengamankan barang bukti yang saat ini masih berserakan di lokasi pembongkaran kafe di di kilometer 5, kelurahan Maahas.
Terpisah, sumber resmi kepolisian mengungkapkan  penyidik telah memeriksa 4 orang saksi termasuk Yo Pok Sin. Pemeriksaan tersebut tetap dikembangkan sampai pada pengungkapan dan pemeriksaan pelaku tindak pidana. Pemeriksaan tersebut berfokus pada alas hak pemilikan tanah serta bangunan kafe, dengan menempatkan ketentuan pidana Pasal 170 ayat (2) ke 1, Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 KUHP sebagai dasar pemeriksaannya.(van)

About uman