Home » Politik » Lagi, Warga Kamiwangi Mengadu ke DPRD
Lagi, Warga Kamiwangi Mengadu ke DPRD
Winancy Ndobe

Lagi, Warga Kamiwangi Mengadu ke DPRD

LUWUK-Keluhan warga Kamiwangi, kecamatan Toili Barat tak kunjung selesai. Masalah 47 sertifikat lahan milik masyarakat setempat belum dikembalikan PT Pertamina EP MGDP setelah diambil dalam rangka pemisahan usai pembebasan lahan, tahun 2000 silam. Meski hal itu telah di rapatkan DPRD Banggai, namun hasilnya belum memuaskan, karena tidak ada kepastian dari pihak perusahaan kapan waktu pengembalian sertifikat lahan yang telah ditahan sejak 16 tahun lalu tersebut.
Winancy Ndobe, ketua Komisi 3 DPRD Banggai mengungkapkan beberapa hari yang lalu pihaknya kembali menerima surat aduan dari masyarakat. Isinya ada empat poin, yakni meminta DPRD untuk kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan perusahaan dan pihak terkait sertifikat lahan yang belum ada kejelasan, pencemaran udara dan kompensasi kebisingan akibat uji coba sumur gas yang ada di wilayah mereka serta rekruitmen tenaga kerja dan CSR (Coorporate Social Responsibility). “Sekarang itu yang mereka inginkan, klarifikasi soal pembuatan sertifikat dan beberapa poin lain yang menjadi keluhan,” kata Winancy, Kamis (16/6).
Winancy mengatakan pihaknya saat ini masih mengagendakan lagi kapan pertemuan akan dilakukan. Ia mengaku sangat prihatin atas apa yang terjadi pada masyarakat Kamiwangi. Namun, satu hal yang sempat membuatnya sedikit kecewa karena saat pertama kali pembahasan, warga tidak sekalian mencantumkan empat poin yang menjadi tuntutannya. Memang saat terakhir pembahasan, beberapa perwakilan sempat menemui Winancy dan meminta empat poin ini dimasukkan dalam rekomendasi. Akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena pembahasan hanya soal sertifikat lahan.  “Nanti kita agendakan lagi karena ini harus menghadirkan perusahaan. Satu bulan ini kita akan sampaikan ke mereka (perusahaan, red) biar mereka bisa atur jadwal. Karena menghadirkan perwakilan perusahaan itu yang sulit,” tuturnya.
Tak hanya itu, Ia juga menyesalkan sikap PT Pertamina EP MGDP yang sulit dimediasi. Sebab, pada pertemuan sebelumnya perusahaan sampai tiga kali tidak menghadiri panggilan rapat. “Ini juga karena mereka (PT Pertamina,red) pikir mungkin mereka perusahaan negara jadi cuek saja. Tapi tetap akan kita hubungi untuk atur jadwal kapan pertemuannya,” tutupnya.(van)

About uman